IKU

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu menerapkan konsep manajemen kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban dengan menetapan target-target capaian dalam suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur secara kuantitatif dan jelas batas waktunya. Selanjutnya indikator kinerja utama menjadi alat ukur dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dalam menentukan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Demikian disampaikan oleh inspektur mengawali Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) tentang IKU di aula Kantor Inspektorat Kabupaten Banjar. 

Narasumber PKS IKU adalah Diana Hakimah, ST, M.Si selaku Pejabat Pengawas Pemerintah Muda di Inspektorat Kabupaten Banjar. Dipaparkan oleh Diana bahwa berdasarkan PERMENPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. yang dimaksud dengan indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. 

Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungannya masing-masing dengan tujuan memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajamen kinerja secara baik, serta memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. 

Cakupan IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan IKU untuk pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya. Keberhasilan indikator kinerja secara makro pada suatu pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh satu SKPD, tetapi juga dipegaruhi oleh keberhasilan SKPD lain. 

Oleh karena itu, indikator kinerja utama pada level pemerintah daerah minimal harus pada tingkat indicator hasil (outcomes), dan secara bertahap ditingkatkan pada indicator manfaat (benefits), dan dampak (impacts). Untuk tingkat unit kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangannya dengan indikator kinerja unit-unit kerja lainnya serta dengan tingkat instansi pemerintah. 

Dengan demikian, mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.