ILHP SEMESTER I TAHUN 2014

Sebagai implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Permen PAN & RB ) Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP) APIP, maka menjadi kewajiban bagi semua APIP baik Inspektorat Kementerian, Inspektorat lembaga, BPKP dan Inspektorat Daerah untuk membuat IHLP setiap semester dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri PAN dan RB cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan. Penyerahan ILHP Semester I tahun 2014 dari Inspektorat Kabupaten Banjar diserahkan langsung oleh Inspektur kepada ibu Desmarwita, S.E., MAP Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Pengawasan Assisten Deputi Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Aparatur.

Ikhtisar hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Banjar Semester Pertama Tahun Anggaran 2014 merupakan laporan yang disusun sebagai kewajiban Inspektorat Kabupaten Banjar selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah sesuai target dan realisasi yang ditetapkan. Melalui laporan ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja pengawasan Inspektorat Kabupaten Banjar. Pengawasan yang dilaksanakan meliputi meliputi pemeriksaan reguler, reviu, evaluasi, pembinaan dan penanganan atas pengaduan masyarakat serta pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) baik APIP maupun dari BPK RI. 

Pemeriksaan reguler dilaksanakan terhadap seluruh SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar. Hingga semester pertama tahun 2014, telah dilaksanakan pemeriksaan pada 61 SKPD/Unit Kerja. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, didapatkan sebanyak 58 temuan dengan 92 rekomendasi. Rekomendasi yang telah selesai ditindakanjuti sebanyak 64 rekomendasi (69,6%), sebanyak 5 buah (5,4%) tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan sebanyak 23 buah ( 25%) rekomendasi belum ditindaklanjuti. 

Sedangkan kegiatan reviu dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2013 sebagai kewajiban Inspektorat Kabupaten Banjar sebelum dilakukan audit oleh BPK RI dan kegiatan evaluasi dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam bentuk evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E- SAKIP) Tahun 2013. 

Sementara untuk Penanganan atas pengaduan masyarakat merupakan respon Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap kasus-kasus berdasarkan pengaduan masyarakat yang disampaikan atau berdasarkan pemeberitaan media massa untuk memberikan informasi mengenai kejadian sesungguhnya kepada Pimpinan. 

Hingga semester pertama tahun 2014, Inspektorat Kabupaten Banjar menangani 16 kasus pengaduan masyarakat yang terdiri dari 7 Kasus Disiplin PNS, 2 Kasus Pengadaan Barang/Jasa, 3 kasus pengelolaan keuangan, 1 kasus penyelahgunaan wewenang, 1 kasus pemilihan kepala desa, 1 kasus kepegawaian, 1 kasus pemerintahan desa dan 1 kasus mengenai pelayanan publik.