SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimum. Dengan adanya SPM dapat memberikan jaminan atas hak masyarakat untuk menerima suatu layanan dasar dengan mutu tertentu. Selain itu, penetapan SPM juga dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan jumlah anggaran bagi kegiatan pelayanan dasar, alat untuk menentukan kebutuhan pendanaan daerah. Dengan demikian, tugas pokok daerah untuk menyediakan pelayanan dasar dan mendorong check and balance menjadi efektif, transparan dan partisipatif. Hal tersebut disampaikan oleh inspektur dalam pengarahan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 September 2014. 


Menjadi narasumber dalam kegiatan PKS adalah adalah salah satu target capaian kinerja dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang wajib dipenuhi oleh setiap aparat Inspektorat Kabupaten Banjar. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Inspektur menugaskan Yuli Herlita A.Md selaku Pelaksana pada Subbag Program dan Keuangan sebagai narasumber dalam PKS SPM. Proses menjadi narasumber sangat efektif untuk meningkatkan pengetahuan melalui penguasaan materi dan meningkatkan ketrampilan dalam penyampian materi agar dapat dipahami oleh peserta PKS. 

Dalam PKS tersebut Yuli Herlita A.Md memaparkan bahwa SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota sebagai alat untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah. Penerapan SPM oleh Pemda merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional. 

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan SPM melalui program dan kegiatan dengan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai waktunya. membuat prioritas program dan kegiatan untuk mencapai SPM perlu memperhatikan peta kekuatan dan kelemahan intern serta kesempatan dan ancaman dari ekstern. Dengan demikian anggaran yang nantinya dialokasikan untuk program dan kegiatan tersebut akan efektif, efisien dan ekonomis.