MENGGALI BOS DI GREEN OFFICE

Menggali informasi tentang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak harus dalam suasana formal, demikian yang dilakukan oleh Drs. H. Sirajudin, MPd selaku inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Banjar yang memanfaatkan ruang kerja hijau dalam memandu para auditor dari Inspektorat Kabupaten Balangan yang sedang melakukan studi banding tentang pengawasan dana BOS. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. 

Berdasarkan Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. 

Melalui dana BOS ini, pencapaian tujuan pendidikan dapat diwujudkan tanpa membebani masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. 

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa. Penggunaan dana BOS digunakan untuk membiayai 13 jenis item kegiatan seperti pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran remedial, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya, kegiatan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, perawatan sekolah, honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer dan lainnya. 

Mengawasi pengelolaan dana BOS harus diintegrasikan dengan pengelolaan dana dari sumber lainnya. Hal ini penting dilakukan selain untuk menilai bukti pertanggungjawaban dana BOS juga untuk mengetahui apakah terjadi tumpah tindih penggunaan dana BOS dengan sumber dana lainnya dalam satu kegiatan yang sama.