AUDIT PENCEGAHAN TIPIKOR PBJ

 photo AUDIT TIPIKOR PBJ.gifPengadaan barang jasa pemerintah menduduki peringkat tertinggi dalam kasus korupsi, modusnya secara umum berkaitan dengan masalah integritas seperti penyuapan, pemerasan, penggelapan, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, komisi/gratifikasi, dan usaha sendiri. Selain integritas, indikasi korupsi juga diakibatkan adanya peraturan yang tidak jelas, banyak ketentuan yang belum diatur dan mengandung interpretasi berbeda-beda sehingga membingungkan serta ketentuan yang sulit untuk dilaksanakan. Kondisi peraturan tersebut dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan pemerasan melalui pengaduan asal-asalan, penegakan hukum yang kebablasan ataupun intervensi dengan pengatur pelelangan.

 Akibatnya banyak aparat yang menghindar untuk menjadi Pejabat Pembuat komitmen (PPK) karena takut terjerat kasus hukum sehingga pembangunan infrastruktur menjadi terhambat yang berdampak tertundanya pemanfaatan infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat. Pada dasarnya proses pengadaan barang jasa pemerintah berada pada wilayah Hukum administrasi Negara (HAN) dan Hukum Perdata. 

HAN berada pada masa persiapan (pra-kontrak) sampai dengan diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ). Dugaan pelanggaran HAN diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) oleh mereka yang merasa dirugikan. Sementara wilayah Hukum Perdata berada pada masa Penandatanganan Kontrak sampai berakhirnya masa kontrak. Perselisihan antara pihak-pihak yang melakukan ikatan perjanjian kontrak diselesaikan melalui arbitrase atau peradilan perdata. 

Namun yang terjadi dalam pengadaan barang jasa bukan kedua ranah HAN atau Perdata yang di gunakan. Seringkali Aparat Penegak Hukum (APH) langsung menerapkan Hukum Pidana dengan menganggap pelanggaran HAN atau Perdata sebagai indikasi terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor). Kasus HAN dan Perdata dikaitkan dengan adanya persekongkolan atau kolusi yang merupakan pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara Negara, atau antara penyelenggara Negara dan pihak lain atau persekongkolan diantara penyedia jasa yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara. 

Selain melalui upaya peningkatan kapabilitas dan integritas para penyelenggara Negara dalam PBJ, maka untuk mengurangi risiko penyimpangan tersebut juga diperlukan pemahaman yang sama dan mendalam bagi PPK/KK-ULP/Panitia dengan para penegak hukum tentang pengertian ketentuan-ketentuan PBJ penyimpangan administrasi, ketentuan hukum perdata maupun perbuatan melawan hukum. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya percepatan dan ketepatan proses pengadaan barang jasa tanpa adanya perbuatan melawan hukum, sehingga program pemerintah untuk mensejahterahkan rakyat tidak terhambat. 

Demikian resume materi yang disampaikan oleh Ir. Haris Puradireja (Procurement specialist) dan Soepadyo, TWS, BRE, SE selaku narasumber Diklat Audit dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah yang diikuti oleh Inspektur Kabupaten banjar dan APIP lainnya dari berbagai instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh Balai Diklat PU wilayah VI Pusdiklat Kementerian PU Jakarta.