MENDORONG EFEKTIVITAS TPKD

 photo WORKSHOP BPK.gifDasar Hukum penyelesaian maupun pengenaan ganti kerugian negara/daerah diatur dalam tiga paket undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang¬Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Khusus tuntutan ganti rugi terhadap bendahara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan Negara terhadap Bendahara. Secara umum peraturan perundang-undangan tersebut mengamanatkan bahwa Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 
Tatacara tuntutan ganti kerugian negara/daerah maupun pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain diatur dengan peraturan pemerintah yang merupakan petunjuk pelaksanaan ketiga paket undang-undang di atas. Namun demikian, telah satu dasa warsa semenjak di tetapkannya undang-undang tersebut, peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan belum juga diterbitkan. Oleh karenanya, BPK-RI Perwakilan Kalimantan Selatan mencoba mendorong penyelesaian ganti kerugian melalui workshop Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 November 2014. 

Workshop dihadiri oleh para pejabat BPK-RI Perwakilan Kalmantan Selatan dan unsur pemerintah provinsi/kabupaten/kota se Kalimantan Selatan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Inspektur dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Sebagai narasumber adalah Yulindra yang sehari hari menjabat sebagai Kepala BPK-RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Kukuh selaku Kepala sekretariat BPK-RI Perwakilan Kalsel dan Iwan selaku Kasubag Hukum BPK-RI Perwakilan Kalsel. 

Kesimpulan dari workshop adalah penyelesaian kerugian keuangan daerah dapat dilakukan melalui upaya damai dengan cara membayar tunai sekaligus dan angsuran dalam jangka waktu selambat¬lambatnya 2 (dua) tahun dengan menandatangani Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM). Apabila upaya ini tidak dapat dilakukan, maka penyelesaian kerugian keuangan daerah melalui proses Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi. Proses penuntutannya merupakan kewenangan kepala daerah melalui Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah. Dari proses tersebut diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan. 

Penerbitan Keputusan pembebanan perbendaharaan atau pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain akan menjadi dasar kepala daerah melakukan eksekusi keputusan dimaksud dan membantu proses pelaksanaan penyelesaiannya. Dalam kesempatan workshop tersebut juga disampaikan posisi TLHP BPK di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar tercatat sebagai auditi dengan peringkat tertinggi dalam penyelesaian TLHP.