PERAN APIP DALAM PENGAWASAN PAJAK

 photo PAJAK.gifPajak adalah kegiatan membayar sejumlah uang kepada negara yang diatur oleh undang-undang yang berlaku dan merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara untuk membiayai pembangunan baik fisik maupun non fisik. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang langsung dipungut dari berbagai objek pajak dan mempunyai fungsi penting antara lain untuk membiayai pembangunan negara guna menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Melakukan pemotongan / pemungutan pajak menjadi salah satu kewajiban Bendahara pemerintah.Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. 

Oleh karena itu, untuk mendukung peran penting Bendaharawan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat (2) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah, maka Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Martapura telah mengadakan sosialisasi perpajakan kepada aparat pengawas di lingkup Inspektorat Kabupaten Banjar pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 di aula Kantor Inspektorat kabupaten Banjar melalui acara Silaturahmi dan ramah tamah Inspektorat Kabupaten Banjar dengan KP2KP Martapura. 

Sebagaimana pertimbangan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 64/PMK.05/2013, bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa Bendahara Umum Daerah, maka perlu diatur mekanisme pengawasan terhadap Bendahara Pengeluaran sebagai Wajib Pungut PPh dan pajak lainnya. Demikian disampaikan oleh Adi Darma selaku Kepala KP2KP Martapura yang didampingi oleh Tutik Hardiyatun selaku Kasi Pengawasan dan Konsultasi Pajak serta Abid Yastaq Ni'mal Firdaus dari staf accounting representatif. 

Dalam sosialisasi yang dihadiri oleh para pejabat struktural dan fungsional Inspektorat dengan tema “ Kewajiban Perpajakan Bendahara / Pemegang Kas ”, diharapkan peran Inspektorat Kabupaten Banjar selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawasi dan mendorong para Bendahara Pengeluaran / pemegang kas di SKPD dalam menjalankan tugasnya, terutama terkait perpajakan harus mampu berfikir positif dengan berpegang pada peraturan yang berlaku, menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang berasal dari pemotongan maupun yang dipungutnya ke Kas Negara dan menyampaikan pelaporan pajaknya kepada KP2KP atau KPP Pratama dengan benar dan tepat waktu.

Dalam kesempatan sosialisasi ini juga disediakan waktu untuk sesi pembahasan permasalahan perpajakan yaitu seputar PPh Pasal 21, 22, 23, PPh Final dan PPN. Sesi ini dipandu oleh Abid Yastaq Ni'mal Firdaus. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara interaktif sehingga peserta dapat langsung menanyakan masalah pajak terkait pengalaman mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan khususnya kewajiban perpajakannya dari obyek terperiksa.