EKSPOSE PPK INSPEKTUR

 photo PPK INSPEKTUR.gifTahun 2015 adalah tahun pertama bagi Pegawai Negari Sipil (PNS) untuk dilakukan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) oleh atasan langsungnya sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS. Unsur PPK PNS terdri dari penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja (PK) dengan bobot masing-masing 60 % untuk SKP dan 40% untuk PK. Dengan berlakunya PP 46 Tahun 2011 tersebut, maka penilaian prestasi pegawai dengan menggunakan format Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sesuai PP 10 Tahun 1979 tentang DP3 tidak diberlakukan lagi. Menilai prestasi kerja PNS menggunakan SKP memang lebih obyektif karena dikaitkan dengan kinerja pegawai dengan target yang jelas dan terukur. Hanya saja, pada PK masih memiliki kemiripan dengan DP3 karena sifatnya yang kualitatif.
 
Untuk memberikan pemahaman yang sama antar PNS di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar, maka Inspektur melakukan ekspose PPK tahun 2014 yang terdiri dari SKP dan PK. Dalam penilaian SKP Inspektur, terdapat 4 komponen yang dieavaluasi yaitu kuantitas output, kualitas, waktu dan biaya. Penilaian SKP dilakukan dengan membandingkan rencana dari 4 komponen tersebut dengan realisasi pada akhir tahun 2014. 
 
Dijelaskan oleh Inspektur, bahwa dengan adanya APBD-Perubahan, maka SKP inspektur mengalami perubahan khususnya di target kuantitas dan Biaya. Oleh karena itu, pengukuran untuk penilaian SKP menggunakan SKP perubahan. Berbeda dengan DP3, berdasarkan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013, nilai SKP bisa melebihi 100 % apabila realisasi kuantitas melebihi rencana. Sementara untuk menilai kualitas diukur berdasarkan sejauh mana proses menhasilkan output tersebut telah memenuhi Norma, Standar, Peraturan dan Manual (NSPM). Sedangkan penilaian waktu dan biaya diperhitungkan faktor efisiensi sampai dibawah 24 %.
 
Yang menjadi kendala adalah cara menilai perilaku kerja yang masih terlalu umum parameternya, sehingga faktor subyektif masih dominan seperti dalam menilai DP3. Untuk mengurangi subyektivitas tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Banjar membuat parameter baru berupa rincian pengaturan perilaku kerja yang berlaku di Inspektorat yang merupakan detail uraian parameter dalam Perka BKN 1 / 2013