PBJ DESA

 photo PBJ DESA.gif
Pemberlakukan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bagai pisau bermata dua, satu sisi akan mempercepat kesejahteraan rakyat namun disisi lain ada ekses negatif yaitu tersandungnya apart desa dengan kasus-kasus hukum akibat ketidakpahaman mereka atas peraturan. Ekses dari digelontorkannya anggaran pemerintah pusat maupun daerah ke desa untuk kemudian dikelola oleh desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Nilai APBDes akan mengalami peningkatan secara signifikan tak terkecuali nilai pengadaan yang dahulu hanya berada pada nilai jutaan, akan naik menjadi puluhan hingga ratusan juta. Seiring dengan semakin besarnya nilai pengadaan, maka pertanyaan mengenai metode pengadaan dan metode pemilihan penyedia barang/jasa mulai mengemuka. Apakah harus di lelangkan? 

LKPP mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Beberapa isu utama yang ada dalam Perka ini adalah: Tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang dibayai dari APBDes harus ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota dengan tetap berpedoman pada Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dan kondisi sosial budaya setempat. 

Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Apabila tidak dapat dilakukan dengan cara swakelola baik sebagian atau seluruhnya, maka dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan. 

Setiap desa wajib membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui surat keputusan Kepala Desa yang terdiri atas unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa adalah penyedia yang dianggap mampu serta memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya. 

Begitu kompleknya permasalah yang akan timbul dalam implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014, maka pembinaan atas pengelolaan keuangan desa harus menjadi perhatian pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten. Demikian, penyampaian singkat Inspektur dalam mengawali Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) PBJ Desa dengan narasumber Kencanawati, S.Hut, MT.