PEMANTAUAN MATURITAS SPIP

 photo MATURITAS SPIP.gifSesuai Pasal 59 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), salah satu tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP adalah menyusun Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP. Sehubungan dengan hal tersebut, BPKP telah menerbitkan pedoman, yang dituangkan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pedoman ini terdiri dari 25 buah Pedoman Teknis Penyelenggaraan sesuai dengan jumlah sub unsur yang ada dalam SPIP.
 
Selain Pedoman Teknis penyelenggaraan SPIP, BPKP juga mengembangkan Pedoman Pelaksanaan SPIP dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor: per-690/k/d4/2012 Tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai upaya pengembangan unsur-unsur SPIP terintegrasi. Pedoman Pelaksanaan ini berisi atau mengatur langkah-langkah konkret pengembangan masing-masing sub unsur namun terintegrasi dalam rangka penyelenggaraan SPIP. 

Pemantauan Pengembangan SPIP merupakan alat bagi manajemen mengelola pengembangan dan penyelenggaraan SPIP, termasuk bagi Satuan Tugas (Satgas)Penyelenggaraan SPIP di suatu Instansi Pemerintah baik Satgas tingkat unit maupuntingkat K/L, jika ada. Pemantauan diarahkan pada hal-hal yang dibutuhkan oleh manajemen dalam suatu pengembangan fisik suatu sebagai parameter pengembangan SPIP, yaitu terutama pada output dari rencana tindak di masing-masing tahapan pengembangan SPIP. 

Evaluasi Perkembangan SPIP merupakan parameter evaluasi eksternal yang dilakukan oleh suatu Tim Evaluasi SPI dari Pembina SPIP atau BPK RI sesuai dengan masalah evaluasi. Masalah evaluasi biasanya didapatkan dari pelaporan yang dihasilkan oleh Laporan Pemantauan atau hal lain yang diidentifikasi mengganggu tercapainya tujuan. Ukuran yang diterapkan dalam pelaksanaan evaluasi pengembangan SPIP adalah evaluasi terpisah dengan metodologi evaluasi yang ditentukan oleh tim evaluator. 

Sementara pemantauan terhadap pelaksanaan pengukuran Tingkat Maturitas (Maturity Level) SPIP merupakan parameter pengukuran terhadap keandalan SPIP. Pengukuran Maturity Level dilakukan baik di tingkat Unit Mandiri maupun tingkal K/L atau Pemda. Ukuran yang diterapkan dalam Penngukuran Tingkat Maturitas SPIP adalah Eksistensi Laporan Pengukuran Tingkat Maturitas SPIP. 

Untuk menilai level maturitas SPIP di Kabupaten Banjar, BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah menugaskan tim yang terdiri dari Devi Elvino selaku Pengendali Mutu, Sukis selaku Pengendali Teknis, Rohman Sunarya sebagai Ketua Tim dan anggota Muh. Zulkifli dan Fandi Nur A. Habibi. 

Tim diterima oleh inspektur mendapatkan penjelasan umum tentang perkembangan SPIP di lingkungan Kabupaten Banjar khususnya Inspektorat selaku APIP. Sementara Sukis,AK, CE, MM selaku dalnis menyampaikan bahwa dalam pemantauan Maturitas SPIP selain Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai responden juga diambil 7 SKPD lain yaitu dari unsur pengelola keuangan dan aset (BPKAD), unsur perencanaan (Bappeda), unsur sumber daya aparatur (BKD), unsur organisasi (Bagian Organisasi) dan unsur pelaksana (Dinas BMSDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan).

Dari hasil pemantauan Tim BPKP Perwakilan Kalsel disimpulkan bahwa Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Banjar berada pada kategori "BERKEMBANG" atau tingkat 3 dari 6 tingkat maturitas SPIP dengan nilai 2,92. Adapun 6 tingkat maturitas SPIP adalah : Belum ada ( nilai=0 ) ; Rintisan ( nilai=1 ) ; Berkembang ( nilai=2 ) ; Terdifinisi ( nilai=3 ) ; Terkelola dan Terukur ( nilai=4 ) ; dan Optimum ( nilai=5 ).