PENANDATANGANAN PK

 photo PENANDATANGANAN PK.gifMengawali hari kerja di tahun 2015, Jumat 2 Januari 2015 telah dilakukan penandatanganan bersama Perjanjian Kinerja (PK) antara Inspektur Kabupaten Banjar dengan para Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar, Inspektur dengan Sekretaris dan antara Sekretaris dengan para kepala subbag di lingkungan Sekretariat Inspektorat Kabupaten Banjar. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB, yang dimaksud Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

Kewajiban untuk membuat Perjanjian Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Penetapan Kinerja (Tapkin). Dengan berlakunya permen PAN dan RB tersebut, maka bentuk pelaporan atas realisasi kinerja tidak lagi berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tetapi Laporan Kinerja (LKj). 

Dalam kesempatan tersebut Inspektur mengingatkan bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian kinerja, maka implementasinya harus diwujudkan dalam bentuk komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, pencapaian kinerja pada unit-unit kerja akan memberikan kontribusi atas pencapaian tujuan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan Tingkat Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama SKPD dan Indikator Kinerja lain yang relevan. 

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya