SOSIALISASI PERBUP PERJALANAN DINAS

 photo SOSIALISASI PERBUP.gifPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomnor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 mengatur penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, harus dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.
 
Memperhatikan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan perubahan atas peraturan perjalanan dinas dengan berpedoman pada standar biaya yang berlaku di APBN melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2015. 

Untuk menyamakan pemahaman atas peraturan perjalan dinas baru yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banjar Nomor 62 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Keputusan Bupati Banjar Nomor 840 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 mengadakan Sosialisasi atas kedua peraturan perjalanan dinas tersebut yang diikuti oleh para sekretaris SKPD, Kasubg Keuangan dan Bendahara Pengeluaran. 

Dalam sambutan pembukaan sosialisasi, Ir.H. Nasrunsyah, MP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar menyampaikan pentingnya melakukan efisiensi di segala bidang termasuk pelaksanaan perjalanan dinas.Semangat efisiensi ini sejalan dengan program pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Ir. H. Jokowi.

Sebagai narasumber sosialisasi adalah Inspektur Kabupaten Banjar Ir.H. Imam Suharjo,MT, mengawali penyampaian sosialisasi terlebih dahulu dilakukan kesepakatan atas azas pengelolaan keuangan seperti diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus memenuhi prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan bagi masyarakat.

Kesepakatan ini menjadi penting karena perjalanan dinas merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan keuangan yang pelaksanaannya sering mengabaikan prinsip tersebut. Ketika prinsip tersebut telah disepakati , maka sosialiasi peraturan perjalanan dinas lebih mudah dipahami dan lebih mengarah pada tujuan perjalanan dinas itu sendiri yang relevan dengan target  kinerja.