EKSPOSE HASIL EVALUASI SOP 2014

 photo EKSPOSE REVIU SOP.gifDengan diterbitkannya Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai Pengganti Peraturan Bupati Banjar Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, maka Keputusan Inspektur Kabupaten Banjar Nomor 33 Tahun 2013 tantang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Inspektorat Kabupaten Banjar selaku aturan pelaksanaan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)juga harus dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan dengan aturan diatasnya. 

Menindaklanjuti hasil SOP yang telah dievaluasi tersebut, maka Inspektur melakukan ekspose di depan seluruh aparat pengawas Inspektorat Kabupaten Banjar. Tujuan ekspose hasil evaluasi SOP 2014 tersebut adalah untuk menyamakan persepsi atas proses kerja dan dan hasil keluaran dari setiap proses kerja. Dengan demikian ketika nanti diterapkan di lapangan tidak lagi terjadi ketidakseragaman antara tim pengawas. 

Evaluasi SOP dimaksudkan selain untuk penyesuaian peraturan diatasnya, juga sebagai upaya meningkatkan pengendalian risiko dalam usaha mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Banjar yaitu mewujudkan peran Inspektorat kabupaten Banjar sebagai APIP yang efektif dan efisien, responsif, antisipatif dan menjadi solusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan prima di Kabupaten Banjar. 

Seiring dengan perubahan kondisi dan perubahan peraturan, maka risiko yang dihadapi oleh Inspektorat juga berubah dan semakin berkembang. Risiko adalah ketidakpastian yang dihadapi oleh organisasi dalam mencapai tujuannya. Risiko juga bisa dipandang sebagai potensi terjadinya kondisi-kondisi atau kejadian-kejadian yang dapat menghambat organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan terbitnya 3 paket peraturan perundang-undangan di tahun 2014, semakin memperluas kewenangan Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan konsekuensi semakin besar risiko yang dihadapi. 

Adapun ketiga paket peraturan perundangan tersebut adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dampak ketiganya adalah, intensitas kegiatan pengawasan di inspektorat menjadi semakin tinggi sehingga diperlukan sebuah sistem yang dapat mendukung kegiatan tersebut dari mulai perencanaan sampai tersajinya laporan. 

Oleh karenanya, hasil evaluasi SOP Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2014 telah ditambahkan mekanisme proses sistem Informasi Pengawasan yang sedang dikembangkan di Inspektorat Kabupaten Banjar. Selain itu, secara terpisah juga diatur tatacara pemeriksaan dan klarifikasi atas permintaan rekomendasi pencantuman dalam Daftar Hitam yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014.