KONSULTASI REVIU LKjIP

 photo KEMENPAN.gifTerbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Permen PAN dan RB ) No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan kepada Inspektorat selaku APIP untuk melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan evaluasi atas LKj Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Reviu LKjIP oleh inspektorat adalah tugas baru yang sebelumnya hanya mengatur tentang evaluasi LAKIP. Oleh karena itu pada Tahun 2014 ini, Inspektorat Kabupaten Banjar melakukan reviu atas LKjIP Kabupaten Banjar. Tim yang ditunjuk untuk melakukan reviu diketuai oleh Firzana,SE selaku Auditor Ahli Muda, Diana Hakimah, ST,Msi selaku Pejabat Pengawas Muda, Maria, SE selaku auditor pertama dan dibantu oleh Rahmadi, SST dan Yuli Herlita. 

Reviu adalah penelaahan ulang bukti bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi. 

Dari hasil ekspose tim di hadapan Inspektur atas reviu pendahuluan LKjPD Kabupaten Banjar, selain ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja yang harus diperbaiki, juga didapatkan daftar checklist reviu dalam anak lampiran Permen PAN dan RB 53/2014 yang meragukan. Oleh karena itu, Inspektur memerintah tim reviu untuk berkonsultasi langsung dengan Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur di Kemen PAN dan RB. 

Ditemui oleh Ananda Juarsa, Ak selaku Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Aparatur Kemen PAN dan RB pada hari Jumat tanggal 20 Pebruari 2015 di Jakarta , ketua tim Reviu Firzana, SE didampingi oleh Diana Hakimah, ST, Msi mendapat penjelasan tentang checklist reviu yang terdiri dari Format, Mekanisme Penyusunan, Substansi beserta butir-butirnya. 

Salah satu satu penjelasan terpenting yang disampaikan oleh Ananda Juarsa, Ak adalah pernyataan di checklist reviu pada materi Mekanisme Penyusunan di butir (7) yaitu LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya yang sempat diragukan oleh tim reviu, ternyata memang terjadi kesalahan redaksional yang cukup fatal karena seharusnya bunyi butir (7) tersebut adalah LKjIP bukan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya. Sebagai tindak lanjut, Kemen PAN dan RB akan menyampaikan edaran ke semua Instansi pemerintah atas perbaikan kesalahan tersebut.