PKS PANEL

 photo PKS PANEL.gifSesuai Standart Operating Procedured (SOP) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar, maka menjadi kewajiban bagi para aparat yang telah mengikuti diklat untuk menyampaikan kembali materi yang telah diterima selama diklat kepada rekan yang lain melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS). Implementasi atas kewajiban tersebut, maka dilakukan PKS secara panel oleh aparat yang telah melaksanakan diklat yang terdiri dari tiga materi yaitu Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pengelolaan dan penatausahaan Aset serta Akuntansi Berbasis Arual.

Ketiga materi tersebut sangat diperlukan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar dalam rangka meningkatkan kapasitas aparat pengawas dalam menyongsong semakin luasnya wewenang inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah seperti diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.Materi PKS tentang pengelolaan BLUD dan penataausahaan aset menjadi penting khususnya bagi tim reviu Inspektorat Kabupaten Banjar dalam rangka melaksanakan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banjar. Ini dikarenakan salah satu entitas pelaporan di Kabupaten Banjar berbentuk BLUD yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Zalecha.

Pengelolaan dan penatausahaan aset juga sering menjadi kendala bagi daerah untuk dapat meraih opini WTP. Saat ini LKPD Kabupaten Banjar tahun 2013 telah mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK-RI. Opini tersebut sudah selayaknya untuk dipertahan dengan menjaga tertibnya pengelolaan dan penatausahaan aset melalui program pengawasan oleh inspektorat. Apalagi kedepan, pada tahun 2015 LKPD harus sudah disusun dengan menggunakan Akuntansi berbasis akrual yang memperhitungan nilai penyusutan untuk aset. Demikian disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Banjar dalam membuka PKS panel di aula kantor Inspektorat Kabupaten Banjar. 

Sebagai narasumber PKS untuk Pengelolaan Keuangan BLUD adalah Siswati, SE dan Maria Ulfah, SE yang telah mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada), sementara untuk pengelolaan dan penatausahaan aset disampaikan oleh Gt.M. Thoha, SE dan Masyhudi, S.Kom. Sedangkan untuk Akuntansi berbasis akrual disampaikan oleh M. Ikhsan, SE dan Rahmadi yang telah mengikuti diklat Pusdiklat BPK-RI di Yogyakarta. 

Meskipun seluruh materi yang diterima oleh narasumber selama mengikuti diklat tidak dapat diberikan semuanya kepada rekan yang lain, tetapi proses pembelajaran tetap dilakukan melalui diskusi dalam proses pengawasan di lapangan saat menemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan ketiga materi tersebut.