SOP SIP

 photo SOP SIMPANG.gifDalam rangka mengantisipasi tugas dan kewenangan Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah ( APIP ), maka Inspektorat Kabupaten Banjar harus selalu bergerak dinamis kedepan agar tak terlindas oleh arus perubahan. Terbitnya tiga paket peraturan dan perundang-undangan yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah memberikan wewenang baru kepada inspektorat selaku APIP dengan segala konsekuensinya.

Saat ini, posisi inspektorat menjadi semakin strategis seiring dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita khususnya poin kedua yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta poin keempat nawa cita yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 

Salah satu upaya membangun tata kelola pemerintahan adalah mereformasi kelembagaan khususnya inspektorat selaku aparat pengawas intern. Memperbaiki lemahnya pengawasan dalam waktu relatif singkat, garis tanggung jawab para inspektorat dapat diubah. Banyak wacana yang muncul berkaitan dengan garis pertanggungjawaban ini, ada yang menghendaki kelembagaan inspektorat dibawah kementerian PAN dan RB serta ada juga yang menghendaki inspektorat langsung dibawah presiden. 

Bagi Inspektorat Kabupaten Banjar, yang penting saat ini bukan sibuk berwacana tetapi kerja dan kerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya di Pemerintah Kabupaten Banjar. Hadirnya ketiga peraturan dan perundang-undangan diatas, tentu akan menambah volume tugas inspektorat. oleh karena itu perlu ada upaya kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko terjadinya proses pemeriksaan yang tidak tepat mutu, waktu dan keamanan dokumen. 

Ketika mutu dapat dikendalikan melalui reviu berjenjang sesuai standar pemeriksaan dan SOP, maka efisiensi waktu khususnya proses administrasi penugasan dan pen-dokumentasi-an laporan perlu dibuat dalam sebuah Sistem Informasi Pengawasan (SIP). Demikian penyampaian Inspektur dalam mengawali ekspose SOP SIP Inspektorat Kabupaten Banjar dengan narasumber Kencanawati, SHut, MT. SOP SIP perlu disampaikan mengingat saat SIP sudah terbangun dan akan menjadi sebuah sistem yang harus digunakan oleh semua tim pemeriksa.