EKSPOSE REVIU LKPD 2014

 photo REVIU LKPD_zps2zj3bwt1.gifSebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan kepada legislatif setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

Untuk mewujudkan tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel, maka pemerintah daerah harus menciptakan, mengoperasikan serta memelihara Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. Oleh karenanya, perlu dirancang suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan, sehingga dapat disusun menjadi laporan keuangan. Sistem inilah yang disebut dengan Sistem Akuntansi yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. 

Dengan kata lain dapat disampaikan bahwa Sistem Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam audit LKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian intern. Kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP saja, tetapi juga dari sistem pengendalian internnya. Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan SAP, maka berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, diatur bahwa Inspektorat Daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sehubungan dengan amanat tersebut, maka Inspektur Kabupaten Banjar beserta Tim Reviu Inspektorat untuk LKPD Tahun 2014, melakukan ekspose atas hasil reviu Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang dihadiri oleh Ir. H. Wildan Amin selaku Asisten III Sekretariat Daerah, Intan G. Ibrahim, SE, AK selaku kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kabid Akuntansi, kabid Penelolaan Aset dan jajaran BPKAD. 

Tujuan ekspose tersebut selain untuk rekonsiliasi dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh BPKAD, juga disampaikan adanya kelemahan SPI berkaitan dengan penyajian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam LKPD tahun 2014. Meskipun saat ini BOS disalurkan melalui pemerintah provinsi, namun dalam penyajian tetap diklasifikasikan sebagai Hibah langsung. Hibah langsung adalah Hibah yang diterima langsung oleh KL/SKPD tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Namun demikian, agar hibah langsung seperti BOS dapat tercatat dalam LRA, perlu adanya pengesahan dari Bendahara Umum Daerah (BUD). 

Oleh karena itu, Inspektur merekomendasikan kepada BPKAD untuk segera membuat kebijakan yang mengatur mekanisme pelaporan dan pengesahan atas penerimaan hibah langsung agar dapat dicatat dalam LRA sedemikian juga aset yang diperoleh dari belanja hibah tersebut dapat tercatat dalam aset dan neraca LKPD.