OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD

 photo BIMTEK ASET.gifBertempat di Hotel Mercure Banjarmasin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Politeknik Negeri Banjarmasin melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 27 - 28 Pebruari 2015. Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya bimtek tersebut adalah untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan tentang pengelolaan barang daerah kepada para pejabat dan staf pengelola barang daerah/SKPD. Untuk maksud tersebut Inspektur memerintahkan Kencanawati, SHut, MT selaku sekretaris Inspektorat Kabupaten Banjar yang salah satu tupoksinya adalah membantu Inspektur dalam pengelolaan aset Inspektorat, Yuli Herlita selaku staf sekretariat yang membantu pengurus barang, Siswati, SE, Firdaus Abdi dan Azkia selaku Auditor. 

Sebelumnya, pengelolaan BMD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah beserta perubahannya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pengelolaan BMD semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan dengan PP tersebut. Oleh karena itu diterbitkanlah PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai pengganti PP 6/2006. 

Pada dasarnya, lingkup pengelolaan BMD merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6)Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan BMD menurut PP 27/2014 dimulai dari Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

Ruang lingkup BMN/D dalam PP 27/2014 mengacu pada pengertian BMN/D berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu dibatasi pada pengertian BMN/D yang bersifat berwujud, namun sepanjang belum diatur lain, PP ini juga melingkupi BMN/D yang bersifat tak berwujud sebagai kelompok BMN/D selain tanah dan/atau bangunan. 

Meskipun PP 6/2006 dan perubahannya sudah dinyatakan dicabut setelah ditetapkannya peraturan pengganti yaitu PP 27/2014, namun demikian tidak serta merta peraturan pelaksanaannya seperti Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD pun juga tidak berlaku. 

Peraturan pelaksanaan masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan. Peraturan pelaksanaan dari PP 6/2006 harus sudah disesuaikan paling lama 2(dua) tahun terhitung sejak PP 27/2014 diundangkan atau paling lambat tanggal 24 April 2016.