EVALUASI PELAYANAN KECAMATAN

 photo KECAMATAN PARAMASAN_zpsdycm2xee.gifParamasan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banjar, provinsi Kalimantan Selatan yang berada tepat di kaki Pegunungan Meratus dengan posisi geografis terletak pada 03 derajat 08’49” LS – 03 derajat 43’38” LS dan 115 derajat 22’30” BT - 115 derajat 35’ 37 BT. Luas Kecamatan Paramasan lebih kurang 560,85 km2 terdiri dari 4 desa, yaitu Desa Angkipih, Desa Paramasan Atas, Desa Paramasan Bawah, Desa Remo. Hampir setengah jumlah penduduk Kecamatan Paramasan berada di desa Paramasan Bawah yang mayoritas dikenal dengan sebutan Dayak Paramasan bagian dari suku Bukit. 

Pada awalnya, wilayah paramasan termasuk dalam Kecamatan Sungai Pinang. Namun untuk tujuan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat paramasan yang letaknya 170 Km dari pusat pemerintahan kabupaten Banjar, maka tahun 2006 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Paramasan yang memisahkan antara Kecamatan Sungai Pinang dengan Kecamatan Paramasan. Sekarang, bukan saja pelayanan administrasi kepada masyarakat yang semakin meningkat, tetapi gerak roda pembangunan juga semakin dirasakan penduduknya. 

Untuk mengevaluasi kinerja Kecamatan Paramasan, maka Inspektur Kabupaten Banjar menugaskan Inspektur Pembantu Wilayah III Drs. H. Sirajuddin beserta timnya melakukan pengawasan pada aspek sumber daya aparatur, keuangan, aset serta tugas dan fungsi khususnya berkaitan dengan pelayanan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), maka menjadi kewajiban bagi semua kecamatan untuk melaksanakannya. 

PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN. 

PATEN merupakan implementasi dari Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik guna efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. 

Dalam rangka membangun efektifitas penyelenggaran pelayanan publik, maka diperlukan peran pengawas. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh Pengawas Internal dan pengawas eksternal. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Inspketorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)