LHKASN

 photo LHKASN_zps8dn4pphr.gifAdanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN dan RB) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dengan terbitnya surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nomor 800/208-Binapeg/BKD tanggal 6 April 2015 perihal Penyampaian Surat Edaran Menpan RB Nomor 1 tahun 2015. Surat Sekretaris Daerah tersebut merupakan implementasi rapat tindaklanjut pelaksanaan SE Men PAN dan RB yang menunjuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banjar Bidang Pembinaan Kepegawaian (Binapeg) sebagai koordinator penyampaian LHKASN, sementara Inspektorat Kabupaten Banjar selaku APIP berkewajiban melakukan monitoring,  verikasi dan klarifikasi atas LHKASN.

Surat Edaran Men PAN dan RB Nomor 1 tahun 2015 dimaksudkan untuk pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan LHKASN. Dalam surat edaran tersebut juga menugaskan APIP untuk memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Pimpinan oleh wajib lapor; Berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN; Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah; Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi atas adanya indikasi ketidakwajaran.

Apabila dalam klarifikasi dan verifikasi oleh APIP ditemukan indikasi ketidakwajaran atas kepemilikan harta ASN, maka APIP akan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Instansi dengan memberikan tembusan kepada Menteri PAN dan RB. Adapun sanksi bagi wajib LHKASN yang tidak menyampaikan dengan melakukan peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional. 

Atas tugas yang diemban tersebut, maka pada tanggal 22 April 2015 Inspektur Kabupaten Banjar didampingi Rahmadi, SST selaku Kasubbag Program dan Keuangan melakukan konsultasi ke Kementerian PAN dan RB dan diterima oleh Desmarwita, S.E., MAP selaku Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Pengawasan Assisten Deputi Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Aparatur. Dalam kesempatan tersebut, inspektur langsung diberikan pembekalan untuk mengoperasikan Sistem Informasi Harta Kekayaan ASN (SIHARKA) oleh Tim IT di bagian Sistem Informasi Kemen PAN dan RB. 

Berbeda dengan pengisian manual seperti tercantum dalam formulir LHKASN yang terlampir dalam SE Men PAN dan RB, SIHARKA telah diperbarui formatnya khususnya berkaitan dengan data tentang penghasilan suami atau isteri yang sebelumnya tidak ada. Di dalam aplikasi SIHARKA juga diberikan menu bagi inspektorat selaku APIP untuk melakukan verifikasi secara online LHKASN, dengan demikian kerja Inspektorat selaku APIP menjadi lebih efektif dan efisien untuk melakukan tugasnya.