PEMUTAKHIRAN DATA TLHP APIP

 photo PEMUTAKHIRAN DATA TLHP APIP_zpsz7k2sdil.gifBertempat di Aula Kantor Bupati Tapin, digelar Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (TLHP APIP) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 selama dua hari dari tanggal 27-28 April 2015. Rapat yang dihadiri oleh para Wakil Bupati/Walikota se Kalimantan Selatan, BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, wakil Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri dan Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Ir. H. Arsyadi, ME. 

Dasar dari pelaksanaan Rapat Pemutakhiran data TLHP APIP di Kabupaten Tapin adalah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Surat Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan hasil rapat keesepakatan antar inspektur Provinsi dengan Inspektur Kabupaten/Kota tahun 2014 yang menetapkan Inspektorat Kabupaten Tapin selaku penyelenggara rapat pemutakhiran.

Tujuan diselenggarakannya Rapat Pemutakhiran Data TLHP APIP yang berasal dari BPKP, Itjen Kementerian serta Inspektorat provinsi/Kabupaten/Kota adalah untuk mendorong percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian hasil pemeriksaan. Penyelesaian TLHP menjadi tolok ukur dari tatanan kegiatan pengawasan atau pengendalian. Proses pengawasan tidak akan efektif apabila tidak ada upaya untuk menyelesaikan TLHP secara benar, konsekuen serta bertanggungjawab agar tercipta hasil pengawasan secara komprehensif yang dapat menjadi masukan dan tolak ukur terhadap berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Dalam rapat tersebut selain kegiatan updating data TLHP APIP juga dilakukan rapat kerja Inspektur Provinsi dengan para Inspektur Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Beberapa agenda diselesaikan dalam rapat antar inspektur diantaranya adalah kesepakatan tempat pelaksanaan Rapat Pemutakhiran TLHP APIP Tahun 2016 di Kabupaten Tabalong, persiapan pelaksanaan Bimbingan teknis Mandiri dalam rangka meningkatkan kompetensi APIP dengan memfungsikan organisasi AAIPI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia) sebagai penyelenggara dan penyamaan persepsi dari beberapa peraturan yang berkaitan dengan pemeriksaan. 

Bersamaan dengan dilakukan acara penutupan, Sekretaris Inspektorat Provinsi Kalimantan selatan membacakan hasil kesimpulan rapat pemutakhiran data TLHP APIP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa terdapat beberapa daerah yang telah mampu menyelesaikan TLHP APIP 100 %, sementara yang lain masih dibawah 90 % dengan penyelesaian tindaklanjut terendah sebesar 59 %. Kabupaten Banjar menjadi salah satu Pemerintah Daerah yang telah menyelesaikan TLHP APIP 100 %.