SIHARKA

 photo SIHARKA_zpsny4hamkt.gifMenindaklanjuti hasil konsultansi di Kementerian PAN dan RB (Kemen PAN dan RB) atas Surat Edaran Men PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), maka Inspektur melakukan sosialisasi kepada aparat di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar tentang surat edaran Menpan tersebut. Hal ini penting disampaikan mengingat Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mendapat tugas dalam SE Menpan Nomor 1/2015 untuk melakukan monitoring, verifikasi dan klarifikasi LHKASN dan melaporkan hasil kepada pimpinan dengan tembusan ke Menteri PAN dan RB. 

Disampaikan oleh Inspektur bahwa kedepan diharapkan aparat Inspektorat Kabupaten Banjar dapat memaksimalkan fungsinya melaui program pengawasan reguler untuk monitoring LHKASN maupun melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi mengarah adanya ketidakwajaran, oleh karena itu diperintahkan kepada semua aparat di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar untuk lebih dahulu membuat dan menyampaikan LHKASN terkecuali bagi yang wajib LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) kepada KPK. 

Inspektur juga menjelaskan bahwa tujuan dari penyampaian LHKASN maupun LHKPN adalah dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, juga akan menjadi kriteria dalam penilaian Zona Integritas dan Indeks Reformasi Birokrasi. Berbeda dengan LHKPN, LHKASN telah dibuat aplikasi berbasis web dengan nama SIHARKA (Sistem Informasi Harta Kekayaan ASN). SIHARKA merupakan sistem aplikasi yang disediakan oleh Kemen PAN dan RB untuk memudahkan ASN dalam mengisi data LHKASN secara online dengan akses terbatas. 

Didalam SIHARKA, akses diberikan kepada Inspektur selaku pimpinan APIP, admin yang ditunjuk dan verifikator. Sementara bagi ASN diberikan akses ke SIHARKA setelah mendapatkan user ID dan password. Agar memperoleh user ID dan password, maka terlebih dahulu BKD dengan dibantu Inspektorat untuk mengirimkan data ASN wajib LHKASN yaitu pejabat Eselon III, IV dan V ke bagian Sistem Informasi Kemen PAN dan RB untuk kemudian di inputkan ke dalam SIHARKA. Sistem akan memberikan User ID berdasarkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan password secara acak untuk kemudian masing-masing ASN dapat mengganti passwordnya yang hanya dapat diketahui oleh dirinya sendiri. 

Penggantian password sangat penting agar tidak ada pihak lain dapat mengakses LHKASN sehingga kerahasiaan data yang dibuat oleh masing-masing ASN dapat terjamin. Untuk menghindari faktor lupa dalam mengingat password, maka menjadi keharusan bagi ASN wajib LHKASN untuk memiliki alamat email yang masih aktif sebagai tempat sistem untuk mengkonfirmasi password yang tidak diingat. Dengan demikian risiko terjadinya kegagalan akses ke SIHARKA dapat dihindarkan. SIHARKA dapat diakses melalui situs Kemen PAN dan RB maupun situs Inspektorat Kabupaten Banjar

Hasil dari pengisian LHKASN ke dalam SIHARKA berbentuk Hard copy dan Softcopy. Hard copy yang merupakan dokumen cetak LHKASN dikirimkan kepada BKD Kabupaten Banjar, sementara itu softcopy dalam SIHARKA secara berkala dan sesuai kebutuhan akan diverifikasi oleh verifikator Inspektorat. Hasil verifikasi ini menjadi bahan pengambilan kebijakan pimpinan dalam rangka pembinaan kepegawaian dan dapat dilakukan klarifikasi apabila ditemukan ketidaksesuaian kekayaan dengan profil.