SINERGITAS APIP

 photo SINERGITAS APIP_zps4zemtbwh.gifDalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan nasional dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, presiden Jokowi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, memerintakan agar seluruh K/L/D/I/TNI/POLRI mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional sesuai lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

Oleh karena itu, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan masing-masing penting untuk diintensifkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi. Guna melaksanakan Inpres tersebut khususnya untuk meningkatkan SDM APIP daerah, BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memberikan kesempatan kepada para auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar untuk mendampingi kegiatan Kajian terhadap Pelimpahan dan Penagihan Hasil Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan-Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) yang dilaksanakan oleh tim BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan. Sebelum melaksanakan tugasnya, 

Tim mandiri BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pengendali mutu Devi Elvino, pengendali teknis Budi Santoso, ketua tim Susan Novitasari serta Abdul Rozaq S dan Sandra Aristiani sebagai anggota tim, melakukan koordinasi dengan Inspektur Kabupaten Banjar untuk kemudian entry briefing di Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar. Pendampingan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan dengan Inspektorat Kabupaten Banjar adalah wujud nyata dari sinergitas APIP dalam rangka membangun APIP daerah yang memang masih lemah melalui proses transfer pengetahuan dari BPKP. 

Dalam kesempatan entry briefing, inspektur menyampaikan bahwa mengingat PBB-P2 merupakan jenis pajak baru bagi daerah, maka dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerah, antara lain masih adanya daerah yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pengelolaan PBB-P2, lemahnya sistem pengelolaan basis data objek, subjek dan wajib pajak, dan lemahnya sistem administrasi dan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, oleh karena itu adanya kajian Pelimpahan dan Penagihan PBB-P2 dari BPKP akan sangat membantu Pemerintah Kabupaten Banjar. 

PPB-P2 yang sebelumnya merupakan pajak pusat, dialihkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota, dengan berbagai pertimbangan. Pertama, secara konseptual PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah karena lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. Kedua, pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur APBD. Ketiga, pengalihan PBB-P2 kepada daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 termasuk dalam jenis local tax

Menindak lanjuti kegiatan tersebut, Inspektur memerintahkan kepada Kencanawati,S.Hut,MT selaku sekretaris dan auditor Inspektorat Banjar yaitu Maria Ulfah, SE, Gt.M. Thoha, SE dan M.Ichsan, SE untuk bersama-sama dengan tim kajian BPKP melakukan entry briefing dengan Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar.