SURVEI SISDUR PBJ

 photo SURVEY PBJ_zpssdjqbgjd.gifUntuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik serta bersih KKN diperlukan adanya reformasi. Reformasi Birokrasi (RB) mencakup delapan area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur,pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set aparatur. Perubahan tatalaksana sebagai salah area RB diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien yang diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi standar Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. 

SOP merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah yang terdiri dari serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Selain sebagai standar dan alat penilai, keberadaan SOP juga bermanfaat untuk membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan. 

Tahap penting dalam penyusunan standar operasional prosedur adalah melakukan analisis sistem dan prosedur (sisdur).Analisis sisdur merupakan kegiatan mengidentifikasikan fungsi-fungsi utama dalam suatu pekerjaan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi sistem dan prosedur kerja. Sistem adalah kesatuan unsur atau unit yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi sedemikian rupa, sehingga muncul dalam bentuk keseluruhan, bekerja, berfungsi atau bergerak secara harmonis yang ditopang oleh sejumlah prosedur yang diperlukan, sedang prosedur merupakan urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam dan terpadu. 

Untuk maksud tersebut dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2015, BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan melaksanakan survei penataan sisdur Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Pemerintah Kabupaten Banjar. Tim yang terdiri dari Devi Elvino selaku Pengendali Mutu, Lahmudin selaku Pengendali Teknis, Moch. Munasir sebagai Ketua Tim serta Aditya Rahman Adil dan Fembrianto S sebagai anggota tim diterima dalam entry briefing oleh Inspektur didampingi oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banjar. Dalam kesempatan tersebut, Inspektur menyampaikan peran inspektorat dalam proses PBJ mulai dari pemilihan, pelaksanaan kontrak dan pemberian rekomendasi untuk pencantuman dalam daftar hitam PBJ di lingkungan Pemkab Banjar. 

Disampaikan uga bahwa PBJ di Pemkab Banjar sudah dilaksanakan secara online/berbasis web sejak tahun 2008 dengan menggunakan aplikasi e-proc yang kemudian dimigrasi ke Sistem Pengadaan B/J Secara Elektronik (SPSE) setelah berdirinya Lembaga Kebijakan Pengadaan B/J Pemerintah (LKPP). Ketika masih diberlakukannya sanggahan banding, maka Inspektorat Kabupaten Banjar selaku APIP diberikan akses terbatas untuk masuk dalam SPSE dalam rangka menindaklanjuti adanya sanggahan banding. Dan sekarang, dengan terbitnya Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Inspektorat juga masih diberi akses ke SPSE apabila terjadi permintaan rekomendasi pencantuman dalam daftar hitam akibat penyimpangan dalam proses pemilihan penyedia B/J. 

Dalam melaksanakan tugasnya, tim BPKP didampingi oeh sekretaris Inspektorat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah sekaligus Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Banjar. Pendampingan ini merupakan implementasi dari Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengedalian Intern dan Keandalan Pentelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan mengintensifkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi melalui sinergi dan koordinasi dengan APIP lainnya.