ANTARA INPRES 1/2015 DAN PERPRES 4/2015

 photo PERPRES INPRES_zps1vnigvcw.gifSebagai prolog Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015 dengan narasumber Kencanawati, S.Hut, MT, Inspektur Kabupaten Banjar menyampaikan bahwa salah satu perintah Presiden Jokowi dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah perlunya percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah pada setiap Tahun Anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan Pemerintah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu upaya percepatan adalah dengan mewajibkan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau e-procurement.

Penyelenggaraan SPSE telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. SPSE merupakan aplikasi e-procurement yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk diterapkan oleh instansi-instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Selama ini SPSE mampu mendukung kinerja pemerintah di ranah pengadaan barang/jasa menjadi lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berpotensi adanya penghematan dalam pembelanjaan APBN/D setiap tahunnya. Selain itu, SPSE juga dapat menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan berusaha. 

Instruksi lain dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2015 adalah perintah Presiden kepada LKPP untuk melakukan percepatan pengembangan sistem untuk e-procurement dan penerapan e-purchasing yang berbasis e-catalogue. E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi seputar daftar nama barang, jenis, spesifikasi teknis, harga satuan terkecil, dan pabrik penyedia. Harga yang tercantum dalam e-katalog adalah harga satuan terkecil, di mana sudah termasuk pajak dan biaya distribusi. Pengadaan barang yang sudah termuat dalam e-katalog dilaksanakan melalui mekasisme e-purchasing, serta bersifat penunjukkan langsung oleh satuan kerja. 

Karena prosesnya yang sederhana, e-purchasing yang berbasis e-catalogue menjadi salah satu proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien serta menjadi solusi untuk mengurangi kolusi, korupsi dan nepotisme. Berbeda dengan Proses E-Tendering yang lebih kompleks, proses ini seringkali menjadi celah terjadinya penyimpangan baik karena kesengajaan, ketidaktahuan atau perbedaan interpretasi aturan sehingga masih banyak ditemui kasus-kasus korupsi pada proses tersebut. Oleh karenanya diperlukan proses pengadaan barang/jasa melalui e-tendering yang lebih sederhana. 

Penyederhanaan proses pengadaan barang/jasa perlu dilakukan seperti amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 109A yang mengatur tentang e-tendering dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia barang/jasa sehingga prosesnya lebih sederhana dan lebih cepat. Aturan tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan mengembangkan e-tendering yang terintegrasi dengan sistem informasi kinerja penyedia barang/jasa sehingga sesuai dengan pasal 109A ayat 3 Perpres 4 Tahun 2015 proses pemilihan penyedia barang/jasa disederhanakan hanya dengan tahapan undangan, pemasukan penawaran harga dan pengumuman pemenang.

Selanjutnya dalam PKS tersebut, Kencanawati S.Hut, MT menjelaskan perbedaan mendasar antara Perpres 4/2015 dengan perpres sebelumnya yaitu Perpres 54/2010, Perpres 70 tahun 2012 dan Perpres 172/2014. Perbedaan paling mendasar dari jiwa Perpres 4/2014 adalah adanya ketentuan yang mendorongan pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik sejalan dengan Inpres 1/2015. Dan oleh karenanya, tahapan pengadaan barang/jasa secara elektronik lebih disederhanakan dengan meniadakan jaminan penawaran,sanggahan kualifikasi dan sanggahan banding. Dan dengan menggunakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/jasa (SIKAP), pelaksanaan e-tendering lebih disederhanakan ladi hanya dengan undangan, pemasukan penawaran dan pengumuman pemenang.