MEMPERTAHANKAN WTP

 photo WTP KE 2_zpsu6da5poi.gifBPK atau Badan Pemeriksa Keuangan pada sistem pemerintahan Indonesia merupakan lembaga tinggi negara yang melakukan pemeriksaan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara. Keberadaan Badan Pemeriksaan Keuangan telah diatur dengan tugas dan fungsi BPK pada Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 yang menetapkan bahwa, untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukan BPK saat ini mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 dengan ditetapkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang memperkuat BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara yang independen dan profesional. 

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Salah satu kewenangan BPK dalam melaksanakan tugasnya adalah memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Penjabaran dari memberikan pertimbangan atas SAP tercantum dalam UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa Pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan keuangan oleh BPK tersebut merupakan pemeriksaan pada Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah. Hasil pemeriksaan keuangan berupa pernyataan opini tentang Tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. 

Atas dasar tugas dan kewenangan tersebut, BPK Perwakilan Kalimantan Selatan melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2014. Dari hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan tingkat kewajaran dan kecukupan informasi yang disajikan dalam LKPD Kabupaten Banjar, BPK dengan pendapat profesional menyatakan bahwa LKPD Kabupaten Banjar Tahun 2014 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Dengan demikian Pemrintah Kabupaten Banjar berhasil mempertahankan opini WTP setelah sebelumnya LKPD Tahun 2013 juga mendapatkan opini yang sama.

Serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan Yuliandri dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nasrunsyah yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar dan dihadiri oleh Assisten III bidang Administrasi Wildan Amin, Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Intan G Ibrahim, Azwar selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar dan Inspektur Kabupaten Banjar.