PENINGKATAN KAPABILITAS APIP

 photo KAPABILITAS APIP_zpsa6jafxib.gifBukan hanya bertambahnya fungsi dan kewenangan yang harus dipikul oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tetapi kinerja APIP juga menjadi perhatian pemerintah. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi dalam pengarahan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah di Aula Ghandi BPKP, Presiden menyampaikan masih rendahnya kapabilitas APIP bila diukur dengan Internal Audit Capability Model (IA-CM). Dari lima level skala IA-CM, 85,23 % APIP masih berada di level 1, sementara 14,56 % berada di level 2 dan hanya 0,21 % di level 3. Tidak ada satupun APIP di level 4 dan 5. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kinerja, tatakelola dan sumberdaya APIP belum kapabel. Oleh karenanya presiden memerintahkan agar di akhir RPJMN periode 2015-2019, komposisi kapabilitas APIP harus meningkat dengan 85 % di level 3.

Level 3 atau Integrated ditunjukan dengan kemampuan APIP untuk menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Sementara untuk level yang lain seperti level 1 (initial) merupakan kondisi dimana proses pelaksanaan audit tidak berkelanjutan, tidak memiliki pedoman SOP pengawasan intern, dan kemampuan APIP tergantung pada kemampuan masing-masing individu, level 2 (Infrastructure) yaitu kondisi APIP sudah mampu untuk menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan telah mampu mendeteksi terjadinya korupsi, dan telah ada pengembangan profesi untuk masing-masing individu APIP, 

Level 4 (Managed) ditunjukan dengan APIP telah mampu memberikan jaminan secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern sedangkan Level 5 (Optimizing) merupakan kondisi APIP yang sudah menjadi agen perubahan. Untuk memenuhi perintah presiden tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendorong APIP Kementerian/Lembaga dan Daerah untuk mencapai level 3 tersebut. 

Strategi peningkatan kapabilitas APIP dilakukan dengan menyiapkan Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP berkelas dunia sebagai acuan bersama bagi seluruh APIP Kementerian, Lembaga dan Pemerintah daerah (K/L/D) dalam peningkatan kapabilitasnya. Untuk mensosialisasikan grand design tersebut, telah dilakukan Seminar Nasional Grand design Peningkatan Kapabilitas APIP, dalam mengawal Akuntabilitas Pembangunan Nasional di Aula Ghandi BPKP tanggal 15 Juni 2015 dengan mengundang perwakilan APIP K/L/D yang akan menjadi pilot peningkatan kevel 3 diantaranya adalah Inspektorat Kabupaten Banjar. 

Untuk menindaklanjuti komitmen tersebut, Inspektorat Kabupaten Banjar telah membentuk Tim Self Assesment dan Tim Self Improvement Kapabilitas. Sebagai APIP yang sudah pernah dilakukan assesment tatakelola oleh BPKP, maka pemenuhan terhadap area proses kunci (Key Process Area-KPA) menjadi tidak terlalu sulit. Selain itu, tim tersebut sudah diberikan pembekalan melalui Bimbingan Teknis di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP di Ciawi yang kemudian di transfer kembali kepada seluruh aparat Inspektorat melalui Pelatihan Kantor sendiri. Kesiapan inilah yang menjadi keyakinan bagi Inspektorat Kabupaten Banjar untuk meningkatkan levelnya. 

Sebagai langkah selanjutnya, Inspektur Kabupaten Banjar didampingi oleh Kencanawati S.Hut,ME dan Drs. H. Nuzuliman, MAP selaku tim self improvement serta Min'am Naqi, ST,MT dan Ennr Marlia, SP selaku tim Self Assesment melakukan koordinasi pendahuluan untuk kesiapan dilakukannya validasi ke kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Devi Elvino yang didampingi Subroto selaku Kabag TU dan Eko Suwahyo selaku auditor madya di BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan. Maksud kedatangan Inspektur adalah untuk menyampaikan kesiapan Inspektorat Kabupaten Banjar untuk divalidasi sedemikian hingga segera diketahui area yang memerlukan perbaikan (areas of improvment). Dengan demikian, target kenaikan level di akhir bulan Juli 2015 dapat terpenuhi oleh Inspektorat Kabupaten Banjar.