SOSIALISASI UU 30/2014

 photo SOSIALISASI UU 30-2014_zps6izmjvwo.gifRawannya risiko hukum bagi birokrat atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan khususnya lingkup lembaga eksekutif terbukti dengan ditetapkannya mantan Direktur PLN Dahlan Iskan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jalan birokrasi seperti jalan raya yang berkelok-kelok dan padat kendaraan bermotor, oleh karenanya pengguna jalan harus benar-benar mengenal jalan dan rambu-rambu lalu lintasnya kalau ingin selamat sampai tujuan. Kemampuan menjadi juara di lomba balap otomotif tidak serta merta bisa dipraktikan agar menjadi tercepat di jalan raya. Meskipun kecepatan itu dimaksudkan untuk kebaikan banyak orang, tetapi risiko kecelakaan terhadap pejalan kaki dan pelanggaran rambu-rambu berupa peraturan perundang-undangan bisa berakibat pada akhirnya cerita yang mengenaskan.

Untuk memberikan pelindungan hukum bagi para pengguna jalan birokrasi, baik warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan, maka telah diterbitkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Meski telah diundangkan sejak tanggal 17 Oktober 2014, namun tidak semua masyarakat dan aparat birokrasi yang mengetahui adanya undang-undang tersebut. Oleh karena itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banjar Mahmudah, SH, MH menyelenggarakan sosialisai UU 30/2014 di Aula Baiman Kantor Bappeda Kabupaten Banjar dengan mengundang para sekretaris dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Kabupaten Banjar dan para Pejabat Fungsional Tertentu APIP dengan narasumber Inspektur Kabupaten Banjar dan Kejaksaan Negeri Martapura. 

Disampaikan oleh inspektur bahwa dalam UU 30/2014 yang terdiri dari XIV Bab dengan 89 pasal ini, terdapat satu pasal yaitu pasal 20 tentang atribusi kewenangan baru bagi Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang. Wewenang adalah adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk dalam penyalahgunaan wewenang adalah melampaui wewenang; mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang. 

Dalam melaksanakan tugasnya, laporan hasil pengawasan APIP berupa kesimpulan berupa pernyataan tentang tidak terdapatnya kesalahan; terdapat kesalahan administratif; atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Jika hasil pengawasan APIP berupa terdapat kesalahan administratif, maka rekomendasinya adalah perlu dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika hasil pengawasan APIP terbukti adanya kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka wajib dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. 

Pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang. Tetapi apabila kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian negara terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang, makapengembalian kerugian dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan. Dengan demikian, adanya undang-undang tersebut memberikan kesempatan bagi pejabat pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administrasi lebih dahulu dibanding penyelesaian hukum. 

Penyelesaian ini sejalan dengan istilah yang yang biasa dipakai atau dikaitkan dengan hukum atau ada yang menyatakan sebagai azas hukum pidana yaitu Ultimum Remedium. Oleh Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium.