PENERAPAN PP 27 TAHUN 2014

 photo PP 27 VS PP 6_zpsivbfolin.gifTerbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) sebagai pengganti PP Nomor 6 Tahun 2006, selain berdampak pada perubahan tata kelola BMN/D juga berimbas pada dimensi keuangan dan beberapa dimensi akuntansi yang perlu diketahui oleh entitas pelaporan LK pemerintahan. Kepemilikan BMN/D yang merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN/D) atau berasal dari perolehan lain yang sah misalnya penerimaan hibah, menjadi fokus PP 27/2014 terkait dengan pengelolaan, penatausahaan, inventarisasi dan pelaporan BMN/D. PP 27/2014 merupakan jalan keluar bagi berbagai masalah akuntansi aset pada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Dalam peraturan sebelumnya yaitu PP Nomor 6 Tahun 2006 yang diubah kemudian dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 mengatur mengenai siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran Pasal 49 ayat (6) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimulai dari Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan BMN/D berkembang semakin kompleks sehinga belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan dengan PP tersebut. 

Inilah yang melatar belakangi diterbitkannya PP 27/2014 sebagai pengganti PP Nomor 6/2006 yaitu untuk menjawab permasalahan dan praktik yang belum tertampung dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Demikian disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Banjar saat membuka Pelatihan Kantor Sendir (PKS) tentang penerapan PP 27 Tahun 2004 yang diberikan oleh narasumber Gusti M. Thoha, SE selaku Auditor Muda di Inspektorat Kabupaten Banjar. Tujuan PKS ini adalah memberikan pemahaman kepada seluruh aparat pengawas di lingkup Inspektorat Kabupaten Banjar tentang beberapa perubahan tata kelola BMN/D yang diatur dalam PP 27/20014 dengan PP 6/2006. 

Gusti M. Thoha memaparkan bahwa dalam PP 27/2014 terdapat penyempurnaan siklus pengelolaan BMN/D yaitu dengan adanya tambahan siklus pemusnahan. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah karena alasan tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah. 

Di dalam PP 27/2014 juga diatur tentang kewenangan Pengelola Barang Milik Negara untuk mendelegasikan kewenangan dan tanggungjawab tertentu atas BMN kepada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang. Pengaturan dimaksudkan untuk menyederhanakan birokrasi dalam tata kelola BMN. Penyederhanaan birokrasi lainnya adalah dalam menetapkan status penggunaan BMN dimana penetapan status penggunaan barang dalam PP 6/2006 harus berdasarkan usulan Pengguna Barang, namun dalam PP 27/2014 untuk kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat menetapkan status penggunan BMN pada pengguna barang tanpa didahului dengan usulan dari Pengguna Barang. Dan masih banyak lagi penyederhanaan lainnya. 

PP 27/2014 merupakan sarana administrasi BMNdan penguasaan, pengelolaan serta pertanggungjawaban fisik BMN, bukan untuk akuntansi pemerintahan dan pelaporan LK pemerintah. Penetapan nilai BMN/D dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai Pasal 49 PP 27/2014, tidak menggunakan PP 27/2014. Pengelola barang dapat melakukan penilaian kembali atas nilai BMN/D yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah pusat/daerah, penilaian kembali berlaku secara nasional, sehingga harus diturunkan menjadi keputusan Penilaian Kembali BMD oleh Gubernur/Bupati/Waliktota, sesuai Pasal 52 PP 27/2014. 

Namun demikian, meski PP 27 tahun 2014 telah diterbitkan, tetapi dalam pasal 110 PP tersebut masih memberlakukan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D yang diantaranya adalah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolan BMD sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan PP 27/2014 dan Peraturan pelaksanaan tersebut harus sudah disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya PP 27 tahun 2014 ini pada tanggal 24 April 2014.