QA PROBITY AUDIT

 photo REVIU PROBITY AUDIT_zpsyuwrvonp.gifPerubahan paradigma peran inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan berkontribusi dalam memberikan masukan kepada pimpinan instansi mengenai hasil, hambatan, dan penyimpangan yang terjadi atas jalannya pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggungjawab mereka. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, APIP memposisikan diri sebagai mitra bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui peran sebagai konsultan dan katalis dengan pendekatan pengawasan lebih difokuskan pada risk based audit sehingga pengawas internal berperan dalam identifikasi dan analisis risiko-risiko aktivitas yang dihadapi SKPD. 

Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dinyatakan bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai (quality assurance) atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini (early warning) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 

Untuk melaksanakan peran tersebut khususnya untuk memberi peringatan dini (early warning) pada SKPD, Inspektorat Kabupaten Banjar setiap tahun melaksanakan Probity Audit atas Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemrintah Kabupaten Banjar. Probity audit seyogyanya dilakukan mulai dari proses perencanaan sampai dengan pemanfaatan, namun Inspektorat Kabupaten Banjar melalui pendekatan risk based audit melakukan probity audit pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan berkaitan dengan pemenuhan atas proses dan pendokumentasiannya. Probity audit tidak dilakukan pada tahap proses pemilihan penyedia B/J mengingat dalam tahap ini kompetensi SDM yang didukung oleh aplikasi SPSE mampu memperkecil risiko. 

Probity audit juga tidak dilakukan pada proyek strategis dari sisi besaran anggaran, tetapi di semua pengadaan barang/jasa pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Risiko hukum yang sering terjadi ternyata tidak tergantung dengan besaran alokasi anggaran kegiatan, tetapi lebih banyak dikarenakan kompetensi SDM aparat pelaksana pengadaan barang/jasa yang berasal dari SKPD non teknis. Meski probity audit secara massal yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar keluar dari standar probity audit, namun selama ini mampu mengurangi terjadinya risiko hukum, demikian disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Banjar dalam mengawali ekspose hasil Quality Assurance (QA) Probity Audit Inspektorat Kabupaten Banjar oleh Tim pemeriksa BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan. 

Ekspose dilakukan oleh tim QA Probity Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan yang diketuai oleh Rohman Sunarya yang didampingi Paskanius Simorangkir, disampaikan oleh Rohman bahwa probity audit diterapkan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara real time untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa untuk menyakinkan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya dan mampu melindungi para pihak berkepentingan 

Kegiatan QA meliputi kegiatan penilaian bukti-bukti secara objektif terhadap pelaksanaan probity audit dari Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai dasar pemberian opini atau kesimpulan yang independen mengenai suatu proses, sistem, dan sebagainya. Sifat dan lingkup kegiatan assurance ditentukan oleh tim pemeriksa. Namun di samping tim pemeriksa sebagai penilai, terdapat pihak lain yang terlibat dalam kegiatan assurance, yaitu pemilik proses yag dinilai (process owner) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Banjar dan pengguna hasil penilaian (the user) yaitu Bupati Banjar. Dengan demikian terdapat tiga pihak yang terlibat dalam pelaksanaan QA Probity Audit ini.