VALIDASI KAPABILITAS APIP

 photo VALIDASI KAPABILITAS APIP_zpsqefom6di.gifPengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang berperan dalam pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, fungsi pengawasan minimal harus mampu menjamin secara memadai bahwa pencapaian tujuan organisasi telah memenuhi ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektif. Selain itu, bagi pengawasan intern pemerintah juga harus mampu menjadi katalisator dalam mewujudkan good governance dan clean governance melalui kemampuan untuk mendeteksi secara dini praktik-praktik korupsi. Untuk mengukur kemampuan/kapabilitas pengawasan di sektor publik dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Institute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation mengembangkan model pengukuran kapabiltas pengawasan intern dengan IA-CM (Internal Audit Capability Model). 

IA-CM merupakan model universal dengan perbandingan sekitar prinsip, praktik dan proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektifitas pengawasan. IA-CM berisi kerangka kerja (a framework of assesmentyang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk mewujudkan peran pengawasn intern yang efektif dengan memetakan jalur evolusi dalam mengembangkan pengawasan sesuai tata kelola pemerintah yang baik dan praktik profesional. Peta jalur evolusi berupa langkah-langkah organisasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dapat diterapkan dalam rangka membangun dan memperkuat kegiatan pengawasan intern pemerintah. 

Sebagai APIP yang dipilih untuk ditingkatkan kapabilitasnya sesuai Instruksi Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional APIP, maka Inspektur Kabupaten Banjar membentuk tim penilaian Mandiri (Self Assesment) untuk menilai infrastruktur yang telah dibangun inspektorat Kabupaten Banjar atas tata kelola pengawasan dalam melaksanakan peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, Akuntabilitas dan manajemen kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi serta struktur tata kelola. Selain itu, Inspektur juga membentuk Tim perbaikan Mandiri (Self Improvement) yang akan membuat rencana aksi perbaikan dan pengendalian dalam pelaksanaan peningkatan kapabilitas serta Tim Reviu sistem dan prosedur untuk reviu infrastruktur. 

Untuk memberikan penjaminan dan keyakian yang memadai (Quality Assurance) atas penilaian mandiri peningkatan kapabilitas dan untuk mengetahui level Inspektorat Kabupaten Banjar selaku APIP berdasarkan IA-CM, maka BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan menugaskan Devi Elvino selaku Pengendali Mutu, Eko Suwahyo selaku Pengendali Teknis, Hasminah selaku Ketua Tim serta Akhmad Subhan dan Mufli Rumekso selaku anggota tim untuk melaksanakan Validasi/verifikasi Penilaian Mandiri (Self Assesment) dalam rangka Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Banjar sesuai Surat Tugas kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor ST-460/PW16/3/2015.

Inspektur Kabupaten Banjar mengawali pemaparan hasil penilaian mandiri (self assesment) dengan menyampaikan bahwa, infrastruktur tata kerja dan praktik profesional di Inspektorat Kabupaten Banjar dilandasi dengan terbitnya Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Peraturan tersebut berisi peran dan layanan, tanggungjawab dan kewenangan Inspektorat serta kewajiban obyek pemeriksaan yang dibuat dengan mengkompilasi semua peraturan yang mengatur tata kerja dan praktik profesional dari para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang ada Inspektorat Kabupaten Banjar yaitu Auditor, Pejabat Pengawas Pemerintah Urusan Pemda (P2UPD) dan Auditor Kepegawaian (Audiwan). 

Sementara untuk melaksanakan kendali mutu juga telah diterbitkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 899 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan sebagai pengganti Keputusan Inspektur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar, juga merupakan kompilasi dari peraturan yang dibuat oleh instansi pembina JFT dan Permen PAN RB. Keputusan Bupati tersebut menjadi pedoman kendali mutu dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih antar JFT dalam melaksanakan tugas pengawasan. Demikian disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Banjar yang dilanjutkan dengan validasi dan verifikasi oleh Tim BPKP atas dokumen pendukung penilaian mandiri yang sudah diisi secara online.