PEMANTAUAN TLHP BPKP

 photo PEMANTAUAN TL BPKP_zpsfne1iidz.gif
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 54 pasal 3 dan 4 disebutkan bahwa (3) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPKP menyusun dan menyampaikan Ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada MenPAN. (4) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern pemerintah, Inspektorat Provinsi, dan, Inspektorat Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan Ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dan tanggug jawabnya dengan tembusan kepada MenPAN.

Implikasi dari kedua ayat tersebut adalah Frekwensi pelaporan hasil pengawasan beserta temuan dan rekomendasinya yang disampaikan kepada pimpinan instansi Pemerintah dengan tembusan kepada Men.PAN&RB bertambah dari tahunan menjadi semester dan tahunan. Semua itu tidak memiliki arti apabila rekomendasi hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti oleh auditi atau obyek terperiksa (obrik). Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan baik oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) maupun pengawas eksternal lainnya adalah proses penting yang harus dipenuhi oleh obrik sebagai bagian untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja. 

Rekomendasi yang disampaikan oleh APIP dalam laporan hasil pemeriksaan bertujuan untuk menghilangkan sebab terjadinya kondisi dan untuk mengurangi dan memperkecil akibat dari kondisi tersebut. Dengan demikian, besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada jumlah temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektifitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh obrik. 

Untuk maksud dan tujuan tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pemutahkhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP di Kabupaten Banjar dengan Inspektorat Kabupaten Banjar. Tim yang dipimpin oleh Ali ini diterima langsung oleh Inspektur Kabupaten Banjar. Dalam kesempatan tersebut Inspektur menyampaikan bahwa melalui kegiatan evalausi dan monitoring, Inspektorat Kabupaten Banjar secara rutin melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP maupun BPK. 

Sesuai tugas dan fungsi Inspektorat, maka semua dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan dari obrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar harus disampaikan kepada Inspektorat untuk kemudian di bahas dan dimutakhirkan dengan instansi pemeriksa. Selama ini, ada kecenderungan bahwa penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dianggap bukan merupakan hal yang prioritas. Ini disebabkan karena tindak lanjut hasil pemeriksaan khususnya yang berkaitan dengan non-keuangan atau administrasi dianggap bukan sebagai target kinerja obrik atau instansi terperiksa. 

Oleh karena itu, Inspektur tak bosan-bosannya menyampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku obrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk memperhatikan penyeselesaian tindak lanjut. Inspektur menyarankan, bila perlu penyelesaian tindak lanjut menjadi salah satu kegiatan untuk mencapai target kinerja dalam renstra SKPD dan oleh karena itu hasil pemeriksaan juga menjadi dokumen yang harus diserahterimakan apabila terjadi pergantian pimpinan Instansi.