BAPEK

 photo BAPEG_zpstbkjojon.gif
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 38, maka PNS yang divonis hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). BAPEK dibentuk berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2011 yang mempunyai tugas Memberikan Pertimbangan kepada Presiden atas usul penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat eselon I dan Pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya kewenangan Presiden serta Menerima, memeriksa dan memutus Banding Administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah. 

Alur pengajuan banding ke BAPEK diawali dari diterimanya Surat Keputusan Hukuman Disiplin PPK oleh PNS yang kemudian dalam kurun waktu paling lambat 14 hari kerja, PNS tersebut mengajukan Surat Banding Administrasi secara langsung ke BAPEK atau melalui jasa pengiriman surat dengan tembusan kepada PPK (Instansi terkait). BAPEK selanjutnya mengirim surat permintaan tanggapan, bahan-bahan, bukti atas pelanggaran PNS terhadap PPK (Instansi terkait). Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan BAPEK untuk mengambil keputusan yang dapat memperkuat SK Hukuman disiplin PPK, mengurangi tingkat hukuman atau membatalkan SK Hukukuman Displin yang telah ditetapkan oleh PPK. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Suwanta,SH Kepala Sub Bidang A3 Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), Septria Ninda Eka Putra,SH selaku analis hukum BAPEK RI didampingi pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banjar mengunjungi Inspektorat Kabupaten Banjar dalam rangka pengumpulan bahan-bahan dan bukti sebagai tindak lanjut atas adanya banding administrasi dari PNS. Tim Bapek diterima oleh inspektur yang didampingi oleh Drs. H. Sakarani selaku Inspektur Pembantu Wilayah I dan Jetty Yusriah, SE selaku Auditor. Kedua pejabat yang mendampingi Inspektur tersebut berdasarkan surat perintah tugas Bupati Banjar merupakan anggota tim panel pemeriksa bersama-sama Atasan Langsung PNS yang bersangkutan dan BKD Kabupaten Banjar. 

Disampaikan oleh Inspektur bahwa pemerintah kabupaten Banjar berkomitmen untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. PNS yang terbukti melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban akan dilakukan proses pemeriksaan oleh atasan langsungnya sebelum dilakukan penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang oleh pejabat yang berwenang. 

Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Pertimbangan dapat bersifat meringankan ataupun yang memberatkan. Bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif, sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin.