MCA - LKPP

 photo MCA-LKPP_zpsbjpcq92p.gif
Program Millennium Challenge Corporation (MCC) senilai 600 juta dollar AS (2013-2018) bersama Indonesia mendukung Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia melalui tiga proyek yang sejalan dengan tiga prioritas pembangunan nasional Pemerintah Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi hijau, gizi ibu dan anak, dan modernisasi pengadaan publik. MCC mempercayai negara mitra untuk memimpin pelaksanaan program mereka sendiri melalui pembentukan struktur entitas yang akuntabel dalam mengelola dan menjalankan program MCC.. Entitas ini, yang dikenal dengan Millennium Challenge Accounts (MCAs) MCA-Indonesia bertanggung jawab mengelola dan menjalankan pendanaan MCC. Dalam melaksanakan salah satu programnya yaitu Proyek Moderenisasi Pengadaan Publik, Evy Sofiati sebagai perwakilan MCA-Indonesia dengan didampingi oleh Maidi, ST selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Banjar menyempatkan bertemu dengan Inspektur Kabupaten Banjar.
 
MCA-Indonesia berkerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam sebuah perjanjian Implementing Entity Agreement (IEA) berisi mekanisme kerja dan tanggung jawab antara MCA-Indonesia dan mitra kerjanya yaitu LKPP dalam melaksanakan Proyek Modernisasi Pengadaan. Kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam Proyek Modernisasi Pengadaan mengembangkan fungsi pengadaan dengan meningkatkan kapasitas dan profesionalisasi fungsi pengadaan dan mendukung pengembangan kebijakan dan prosedur untuk Kerjasama Pemerintah Swasta (Public Private Partnerships/PPP) dan pengadaan yang keberlanjutan (Sustainable Public Procurement/SPP).Pada fase pertama, sudah ada 16 ULP percontohan dari total 30 ULP yang didukung untuk mencapai tujuan tersebut. Pada fase kedua proyek Modernisasi Pengadaan yang dimulai tahun 2016, jumlah ULP akan ditambah menjadi 100 ULP. 

Dalam kesempatan pertemuan dengan Inspektur, Evy Sofiati menyampaiakan bahwa ULP Kabupaten Banjar menjadi salah satu dari 16 ULP percontohan yang akan didukung untuk dilakukan Modernisasi sistem pengadaan pemerintah dan profesionalisasi peran staf pengadaan yang akan memberi keuntungan bagi staf pengadaan dan masyarakat di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten sasaran MCA-Indonesia. Untuk pertama kalinya, staf pengadaan pemerintah Indonesia akan menjadi bagian dari layanan masyarakat, memiliki jenjang karir, dan mendapat pelatihan profesi. Mereka juga akan memiliki panduan dan prosedur formal bidang pengadaan, serta sistem yang menuntun pekerjaan mereka. Peran ULP pun akan dikembangkan bukan sekedar melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa, tetapi berperan mulai dari perencanaan sampai penatausahaan. 

Sebagai pegawai yang ikut membangun sistem pengadaan berbasis internet di Kabupaten, Inspektur sangat mendukung program-program MCA tersebut. Hanya saja inspektur mengingatkan bahwa bila berpijak pada nomenklatur ULP sebagai unit layanan pengadaan barang/jasa, maka mengembangkan peran ULP dari perencanaan sampai ke penatausahaan tidak terlalu tepat. Pengadaan hanyalah salah satu siklus dari penata usahaan dan pengelolaan Barang Pemerintah /Daerah. Setiap siklus dilaksanakan oleh pejabat penanggungjawab dengan kompentensinya masing-masing. Ketika peran ULP dikembangkan, maka dapat menimbulkan tumpang-tindih kewenangan yang diikuti dengan tumpang tindihnya peraturan. Disisi lain, ULP sendiri menjadi tidak fokus pada tugas intinya sebagai lembaga pengadaan barang/jasa. Akan lebih baik, ULP diperkuat perannya yang sekarang, sehingga mampu mengawal pengadaan barang/jasa di desa sebagi konsekuensi adanya dana desa. 

Selain itu disampaikan oleh inspektur bahwa meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa, yang perlu mendapat pelatihan bukan sekedar pegawai ULP tetapi Aparat Pengawas Internal Pemerintah juga penting ditingkatkan kapabilitasnya untuk mengawal proses pengadaan barang/jasa itu sendiri. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang memeberikan mandat kepada APIP untuk melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebelum ditetapkannya sanksi daftar hitam bagi penyedia. Mandat tersebut tidaklah mudah dan terkesan dipaksakan untuk formalitas apabila tidak diimbangi dengan pembinaan terhadap kapabilitas APIP di bidang Pengadaan Barang/Jasa

Mengakhiri kunjungannya, Evy dan rombongannya didampingi Inspektur berkesempatan untuk melihat budaya kerja yang dibangun di Inspektorat Kabupaten Banjar melalui pesan-pesan dalam poster yang terekspose di loby kantor. Dan sekaligus menikmati suasana lengang di halaman kantor yang pada saat itu bertepatan dengan hari jumat sebagai hari hijau yang tidak mengizinkan semua kendaraan ber-BBM untuk masuk ke halaman kantor demi menjaga kualitas udara.