RAKER ASN KE III

 photo ASN_zpssw4n4eue.gif
Untuk membangun manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) menggelar Rapat Kerja (Raker) ASN ke III di Jakarta. Rapat kerja dibuka oleh Menteri PANRB Prof. Dr.H. Yuddy Chrisnandi, ME yang mengharapkan pemerintah daerah (pemda) memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah pusat dalam manajamen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan birokrasi yang sehat, efektif, dan efisien. Menteri Yuddy menyampaikankan bahwa raker ASN ke III, difungsikan untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Kementerian PANRB, baik yang sudah berjalan ataupun yang baru disusun. Tapi diakui Menteri, bahwa banyak regulasi yang tumpang tindih, oleh karena itu Kementerian PANRB memerlukan masukan untuk perubahan yang lebih baik. Selain sesama pemerintah, ASN juga harus berkoordinasi dengan stakeholders agar ada saran dan masukan yang konstruktif.
 
Raker ASN ke III dihadiri oleh para inspektur, kepala BKD dan Kepala Bappeda perwakilan pemerintah kabupaten kota. Untuk provinsi Kalimantan Selatan yang mewakili adalah Pemerintah Kabupaten Banjar yang dihadiri oleh inspketur KAbupaten Banjar dan Sekretaris BKD. Raker di dahului dengan pemaparan materi yang terdiri dari Paparan I tentang Grand Desain ASN oleh Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl HE, M. Eng selaku Deputi SDM Aparatur Kemen PANRB, Paparan II tentang Jabatan ASN dalam Perspektif UU No, 5 Tahun 2014 tentang ASN oleh Otok Kuswadaru selaku Assisten Deputi (Asdep) 4.

Paparan III tentang Kebijakan Evaluasi Jabatan dan Sistem Kesejahteraan Dalam Perspektif UU ASN oleh Ir. Salman Sijabat selaku Asdep 5, Paparan IV tentang Kebijakan Penegakan Disiplin dan Integritas ASN oleh Ir. Bambang D. Sumarsono, MPA selaku Asdep 1, Paparan IV tentang Kebijakan Perencanaan Pegawai ASN oleh Asdep 2 Subowo Djoko Widodo, SH, Paparan ke VI tentang Kebijakan Pengadaan ASN oleh Asdep 3 Drs. Arizal, M.Si dan yang terakhir paparan Aplikasi SIGADIS (Sistem Penegakan Disiplin) oleh Taufiq Rahman, S.Kom selaku Kabag Sistem Informasi. 

Mengacu pada visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yaitu Mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, diperlukan peran ASN sebagai pilar pembangunan Indonesia. Untuk itu, perlu roadmap grand design Pembangunan kualitas ASN melalui tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Saat ini telah menginjak pada RPJMN ke III 2015 - 2019 yang akan mewujudkan Smart ASN untuk kemudian pada RPJMN ke IV 2020-2025 akan menjadikan ASN sebagai aset Nasional (ASN Human Capital). Untuk itu dibuat target capaian melalui indikator peningkatan pendidkan formal dari jenjang S1, S2 dan S3 serta melalui diklat dan pemagangan bagi ASN agar mampu memnghapai tantangan kedepan dan memiliki daya saing global maupun internasional. Demikian disampaikan Deputi SDM Aparatur Kemen PANRB dalam pemaparan pertamanya. 

Dalam perspektif UU No.5 Tahun 2015 tentang ASN, ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jabatan ASN terdiri dari Jabatan Pimpinan Tertinggi (JPT), Jabatan Administrasi (JA) dan Jabatan Fungsional (JF). JPT bukanlah jabatan karier karena pengangkatannya melalui sistem seleksi terbuka, dan oleh karenanya pangkat ASN akan didasarkan pada tingkatan jabatan yang menunjukan tingkat kesulitan, tanggungjawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. 

Penggajian pegawai dalam ASN mencakup gaji, tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan yang rencananya mulai diberlakukan Pemberlakuan Penggajihan dan Tunjangan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018. Dengan pemberlakuan sistem penggajian ini, maka PNS tidak boleh menerima honorarium apapun yang dananya bersumber dari APBN/APBBD, BUMN/BUMD/BUMS atau lembaga internasional dan apabila telah menerima harus mengembalikan ke kas negara. Demikian materi paparan II dan III. 

 Dalam Paparan IV tentang Kebijakan Penegakan dispilin dan integritas ASN disampaikan bahwa dengan berlakukan UU ASN maka akan dilakukan perubahan atas PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP 46 Tahun 2012 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Namun demikian, dalam peraturan baru tersebut tetap memberikan kewenangan bagi kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain JPT Utama/Madya dan pejabat fungsional keahlian utama, sementara sekretaris daerah diberi wewenang sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam pembinaan manajemen ASN. Pola manajemen ASN dibangun berdasarkan merit point system yaitu dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja. 

Untuk mendapatkan ASN yang berkualitas dan berintegritas, diperlukan Kebijakan Perencanaan Pegawai ASN dengan salah satunya memperhatikan potensi wilayah. Formasi ASN disusun berdasarkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS oleh Instansi Pemerintah yang diajukan melalui e-formasi. Jenis formasi yang dibuka melalului Formasi Umum, Formasi Khusus dan Formosi Ikatan Dinas. Formasi umu dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat yang memenuhi kriteria formasi, sementara formasi khusus hanya untuk putra/puteri terbaik yang lulus cumlaude dari Perguruan Tinggi terakreditasi A, putra/puteri daerah Papua, penyamdang disabilitas, pelatih/atlit berprestasi dan tenaga guru daerah terdepan, terluar dan terpencil. Sistem seleksi dilakukan dengan memanfaatkan Computen Assisted Test (CAT) yang terdiri dari Test Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB). Demikian disampaikan materi untuk paparan V dan VI. 

Paparan terakhir tentang aplikasi berbasis web untuk penatausahaan penjatuhan disiplin melalui SIGADIS (Sistem Informasi Penegakan Disiplin) Kementerian PANRB. Sebagai user aplikasi untuk di daerah adalah Badan Kepegawain Daerah. Dengan aplikasi ini, laporan atas penjatuhan disiplin terhadap PNS dapat disampiakan langsung ke Menteri PANRB selaku ketua merangkap anggota Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Riwayat penjatuhan displin PNS akan terekam dalam aplikasi SIGADIS dan dapat digunakan untuk pertimbangan dalam pengangkatan dalam JA atau penilaian dalam seleksi JPT.