REVIU RKA

 photo REVIU RKA_zpsgwh6mmsd.gif
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (RAPBN/D) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah/Pemerintah Daerah (RKP/D) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. Pemerintah/Daerah menentukan prioritas pembangunan beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP/D. RKP/D adalah dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D) yang memuat prioritas pembangunan yang dijabarkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Daerah (Renja K/L/D). Untuk selanjutnya Renja K/L/D dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Daerah (RKA-K/L/D) berdasarkan pagu anggaran.
 
Untuk menjamin (Quality Assurance) bahwa RKA-K/L/D telah disusun dengan baik dan tepat sesuai dengan kaidah-perencanaan penganggaran, maka diperlukan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu terhadap RKA K/L/D. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016, diamanatkan kepada kepala daerah untuk menugaskan APIP melakukan review atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD bersamaan dengan proses pembahasan RKA-SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan RKA-PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

Untuk maksud tersebut, Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diketuai oleh Raymond dan didampingi oleh Kepala Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Yan Setiadi bertemu dengan Inspektur Kabupaten Banjar di ruang kerjanya. Tujuan dari tim BPKP ini adalah melakukan pengkajian atas strutur APBD dan melihat kesiapan Inspektorat dalam melaksanakan reviu RKA SKPD dan RKA-PPKD seperti diamanatkan dalam Permendagri 52/2015. Dalam kesempatan tersebut, Inspektur menyampaikan bahwa Inspektorat Kabupaten Banjar sejak Tahun 2013 telah melakukan reviu RKA dan oleh karenanya Inspektur keluar dari keanggotaanya sebagai TAPD. Hal ini dilakukan karena peran Inspektur sebagai anggota TAPD tidak bisa optimal, sehingga diputuskan untuk keluar dari TAPD dan secara independen melakukan reviu RKA. 

Dengan pengalaman tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Banjar selaku APIP siap melaksanakan amanat dari Permendagri 52 tahun 2015. Meskipun permendagri 52/2015 tidak memberikan pedoman tata cara reviu RKA, namun Inspektorat Kabupaten Banjar telah menyusun sendiri Program Kerja Reviu (PKR) RKA dan langkah kerjanya. Reviu RKA melalui penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa RKA telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran dan/atau Alokasi Anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, Recana stratejik, Rencana Kerja SKPD, , standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan, penganggaran, dalam upaya membantu Kepala SKPD untuk menghasilkan RKA yang memenuhi prinsip efektif, efisien dan ekonomis dalam pencapaian target kinerja. 

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit. Reviu RKA dilakukan saat penyusunan RKA oleh SKPD yang memiliki alokasi anggaran dan sebagai penanggung jawab program setelah ditetapkannya pagu anggaran SKPD dengan fokus pada hal-hal penting yang mempengaruhi RKA, namun tidak memberikan keyakinan bahwa APIP akan mengetahui semua hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit. 

Hasil reviu, APIP akan memberikan simpulan atas penyusunan RKA dan apabila ditemukan adanya kelemahan dan/atau kesalahan dalam penyusunan RKA, maka permasalahan tersebut akan disampaikan beserta rekomendasi perbaikannya kepada unit penyusun RKA agar segera dilakukan perbaikan/penyesuaian dan berkoordinasi dengan TAPD ataupun hasil reviu APIP dapat digunakan oleh TAPD pada saat melakukan evaluasi atas RKA SKPD. Reviu RKA-SKPD dilaksanakan secara paralel bersamaan dengan pembahasan RKA-SKPD dengan TAPD. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan reviu RKA dapat berjalan dengan efesien dan efektif, demikian disampaikan Inspektur kepada para tamunya dari tim BPKP. Selain itu, inspektur juga menyerahkan PKR-RKA Inspektorat Kabupaten Banjar untuk menjadi bahan selanjutnya bagi Tim BPKP dalam rangka membantu pemerintah dan khususnya pemerintah Daerah untuk menyusun standar PKR dan langkah kerja Reviu RKA yang selama ini dari Kementerian Dalam Negeri belum pernah membuat petunjuk pelaksanaan reviu RKA oleh APIP Daerah.