SIMDA DESA DAN RESTATEMENT LKPD 2014

 photo SIMDA DESA_zpsbvibmgxc.gif
Memenuhi surat undangan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor S-1931/PW/16/3/2015 tentang Workshop Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Desa Tahun 2015 dan Penyusunan Restatement LKPD Tahun 2014 se Wilayah Kalimantan Selatan, maka Inspektur Kabupaten Banjar beserta inspektur dari wilayah kabupaten se Kalimantan Selatan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) se Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) se Provinsi Kalimantan Selatan yang didampingi oleh operator sistem informasi menghadiri acara tersebut. Sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tujuan di adakan workshop ini adalah untuk memberikan bekal dalam mengoperasikan aplikasi sistem manajemen keuangan desa pada para stakeholder di pemerintah daerah sehubungan dengan telah dikucurkannya dana desa dari pemerintah pusat.
 
Kegiatan workshop Aplikasi Simda Desa dan Penyusunan Restatement LKPD Tahun 2014 se Wilayah Kalimantan Selatan Tahun 2015 dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Sumitro yang menyampaikan bahwa Simda Desa merupakan aplikasi keuangan sederhana yang dibangun oleh BPKP dalam ikut mengawal pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengingat bahwa sumber daya aparat perangkat desa tidaklah merata disetiap daerah, bahkan pada daerah-daerah tertentu masih banyak ditemui adanya aparat yang tidak pernah mengenal teknologi informasi. Pengawalan ini sesuai dengan pengarahan presiden dan permintaan DPR serta rekomendasi KPK-RI. Dengan aplikasi Simda Desa ini diharapkan akan mempermudah aparat desa untuk menata usahakan dan pertanggungjawaban keuangan desa. 

Workshop Aplikasi Simda Desa disampaikan oleh narasumber dari BPKP yaitu Eko Suwahyo dan Thomas. Simda desa dikembangkan dengan menggunakan database Microsoft Acces 2003-2013 dengan driver Jet Ole DB 4.0 atau SQLserver. Sementara aplikasi yang digunakan adalah Borland Delphi 7 yang bisa beroperasi di Windows XP, Windows-7 maupun Windows-8. Penggunaan aplikasi Mode ODBC akan maksimal bila menggunakan Office Acces 2003. Otoritas sistem di pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang dari admin yang mempunyai akses untuk men-setting user berada di pemerintah daerah, supervisor berada di kecamatan dan operator/user berada di desa. BPMPD sebagai admin SIMDA Desa yang nantinya bertugas melakukan konsolidasi laporan keuangan desa, perlu mengetahui sistem tersebut agar mampu untuk men-setting supervisor maupun user. 

Selain worshop tentang SIMDA Desa, juga diberikan materi tentang Penyusunan Restatement LKPD Tahun 2014 dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 9 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyajikan kembali LRA, Neraca dan LAK Tahun sebelumnya pada Tahun pertama Penerapan SAP berbasis Akrual. Penyajian kembali (Restatement) laporan keuangan harus dilakukan pada penyajian neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK) tidak perlu di restatement karena kebijakan akuntansinya masih sama dengan tahun sebelumnya. Restatement merupakan perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam neraca yang perlu disajikan kembali pada awal periode ketika pemerintah daerah untuk pertamakali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menuju basis akrual penuh. 

Tahun 2015, berdasarkan permendagri 64 tahun 2013 mewajibkan bagi pemerintah daerah untuk menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual. Saat ini, pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan belum ada yang menyajikan LKPD nya menggunakan basis akrual. Oleh karena itu, workshop penyusunan restatement atas LKPD 2014 menjadi sangat penting agar ketika pemerintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada LKPD Tahun 2015, sudah didasarkan pada restatement neraca 2014. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi penurunan opini atas LKPD yang telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).