SOSIALISASI HIBAH DAN BANSOS

 photo HIBAH BANSOS_zpsh1adwodd.gif
Untuk memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi atas laporan dan pertanggungjawaban dana hibah dan bansos bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar dan para penerima hibah dan bansos (Bantuan Sosial) di wilayah pemerintahan Kabupaten Banjar, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar melakukan workshop pelaporan dan pertanggungjawaban dana Hibah dan Bansos bagi para penanggunggugat kegiatan tersebut dengan bertempat di Aula Barakat Kantor Pemerintah Kabupaten Banjar . Sebagai salah satu narasumber yang diminta untuk memberikan materi adalah Inspektur kabupaten Banjar. 

Dalam paparannya, Inspektur menyampaikan bahwa siapapun yang menggunakan uang negara/daerah maka wajib bagi mereka untuk membuat laporan dan pertanggungjawaban. Laporan merupakan salah satu alat untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana dari hibah atau bansos dan menjadi salah satu dokumen kelengkapan untuk pertanggungjawaban. Dasar hukum pemberian Dana Hibah dan Bansos oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah & Bantuan Sosial Dari Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah. 

Selain Permendagri tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar juga menetapkan Peraturan Kepala Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan Hibah dan Bansos di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yaitu Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan & Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring & Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Pemkab Banjar. Kedua peraturan tersebut selain mengatur mekanisme pemberian Hibah dan Bansos, juga mewajibkan bagi SKPD terkait dan penerima hibah/bansos untuk membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana tersebut. 

Secara umum, Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, sementara bansos dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 

Sementara itu, Bansos berupa pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial adalah Kejadian tau Peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya Kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, Kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, ekonomi, politik, fenomena alam dan Bencana Alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Bansos dalam bentuk uang terbagi menjadi 2 yaitu yang dapat direncanakan dan yang tidak dapat direncakan sebelumnya. Besarnya anggaran Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya maksimal sejumlah bansos yang dapat direncanakan. 

Pelaporan Hibah dan bansos dalam bentuk uang harus disampaikan kepada kepala daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan kepada SKPD terkait dengan isi terdiri Pendahuluan; Maksud dan Tujuan; Hasil Kegiatan; Realisasi penggunaan dana; Penutup disertai tanda tangan dan Lampiran. Sedangkan pelaporan yang berbentuk barang disampaikan kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait dengan isi laporan paling sedikit memuat penjelasan penggunaan hibah barang telah sesuai dengan proposal yang diajukan dan Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) serta ditandatangami oleh penerima. Untuk pertanggungjawaban dana hibah/bansos wajib dibuat oleh pemerintah daerah selaku pemberi hibah/bansos dan juga oleh penerima hibah/bansos. 

Pertanggungjawaban hibah/bansos oleh pemerintah daerah terdiri dari dokumen usulan dari calon penerima hibah; SK KDH tentang penetapan daftar penerima hibah/bansos; NPHD; Pakta integritas dari penerima hibah/bansos; dan Bukti transfer uang atas pemberian hibah/bansos berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa. Sementara pertanggungjawaban penerima hibah/bansos terdiri dari Surat Pernyataan bertanggungjawab secara formal dan material; Laporan penggunaan hibah; SPTJ yang menyatakan bahwa hibah/bansos yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan dan Pertanggungjawaban hibah/bansos paling lambat disampaikan kepada kepala daerah tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.