MONEV TIM KSP

 photo MONEV TIM KSP_zpsekhk2wn0.gif
Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor NK-01/KSP/07/2015 tentang Pelaksanaan Kerjasama di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Program dan Kegiatan Prioritas Nasional serta Rencana Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2015, maka pada tanggal 7 Oktober 2015 tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional atas Rencana Aksi A6 Kementerian Pertanian, A19 Kementerian Perikanan dan Kelautan, A65 Kementerian Sosial dan A57 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Banjar melakukan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Banjar. Tim monev KSP dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan yang terdiri dari Pengendali Teknis Maruahal Sianipar, Widiatmoko selaku Ketua dan anggota Putri Hapsarining Dyah diterima langsung oleh Inspektur Kabupaten Banjar. 

Tujuan monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui perkembangan dan tingkat kemajuan/keberhasilan, identifikasi dan permasalahan yang dihadapi serta antisipasinya / upaya pemecahannya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2015, untuk kemudian dijadikan bahan perbaikan kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Untuk efektifitas kegiatan monev tersebut, inspektur menghadirkan para sekretaris dari 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Banjar yang terkait yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Kehadiran para sekretaris tersebut untuk membantu inspektur dalam mengkomunikasikan program2 terkait dengan rencana aksi A6, A19, A57 dan A65 kepada Tim Monev dan segera mempersiapkan dokumen pendukungnya. 

Rencana Aksi A6 adalah salah satu program dan Kegiatan Nasional dengan leading sektor Kementerian Pertanian atas kegiatan tercapainya 1.000 Desa Mandiri Benih (BMB). Melalui kegiatan 1.000 DMB pada TA 2015 yang tersebar di 32 provinsi, dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada kelompok tani atau kelompok penangkar atau gabungan kelompok tani dengan kelompok penangkar dalam rangka meningkatkan kapasitas (capacity building) produksi benih guna memenuhi kebutuhan benih di wilayah desa, dan menumbuhkembangkan kelompok penangkar yang kelembagaannya belum berkembang di wilayah desa. Dengan demikian permasalahan dalam perbenihan tanaman pangan yang sering dihadapi seperti penyediaan benih tidak tepat waktu, jumlah benih tidak sesuai kebutuhan, varietas benih tidak sesuai dengan kebutuhan petani dan mutu benih yang rendah dapat di eliminasi. 

Rencana Aksi A19 berkaitan dengan Pengelolaan sistem Produksi Pembudidayaan Ikan yang dicanangkan oleh Kementerian Perikanan dan Kelalutan. Melalui program dan kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan mutu produksi dan produktifitas usaha perikanan budidaya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat dan menyediakan bahan baku industri perikanan dalam negeri serta kebutuhan ekspor dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan, penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta perlindungan dan rehabilitasi sumberdaya perikanan budidaya. Dengan demikian perikanan budidaya dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi andalan melalui sistem usaha budidaya yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkeadilan. 

Sementara itu, program dan kegiatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat dalam Rencana Aksi A57 yaitu Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik yang kompeten untuk jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidkan Anak Usia Dini dan Pendidkan Non Formal. Untuk Kabupaten Banjar fokus monev pada pemberian tunjangan khusus bagi guru. Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Tujuan pemberian tunjangan khusus adalah untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. 

Dan rencana aksi A65 adalah program dan kegiatan dari Kementerian Sosial tentang Penyiapan Data penduduk miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta memberikan Kartu Keluarga Sehat (KKS) kepada Keluarga Miskin. KIS akan menjamin serta memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan, seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Secara bertahap, KIS akan dibagikan kepada 86,4 juta jiwa penerima bantuan iuran (PBI) dan 32,9 ribu jiwa penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sedangkan KKS akan menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu yang berhak mendapatkan bantuan sosial, termasuk simpanan keluarga sejahtera. Saat ini Dinas sosial sedang memvalidasi data penduduk yang berhak mendapat KIS dan KKS.