ORIENTASI REVIU RKA INSPEKTORAT TAPIN

 photo KAB TAPIN 1_zps8eib5poy.gif
Mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 yang mengamanatkan Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan RKA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), maka pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015, Inspektorat Kabupaten Banjar dikunjungi rekan sejawatnya dari Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan yang terdiri dari para Pejabat struktural, Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) yang terdiri dari Auditor dan Pengawas Pemerintah dan fungsional umum untuk melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan Reviu RKA oleh Inspektorat Kabupaten Banjar. Tujuan studi banding ini seperti disampaikan oleh Ketua rombongan Fiqri Irmawan selaku Inspektur Pembantu Wilayah II adalah untuk media pembelajaran bagi Inspektorat Kabupaten Tapin yang selama ini belum pernah melakukan reviu RKA.
 
Didampingi oleh para inspektur Pembantu Wilayah, Sekretaris, para kasubag dan para PFT, Inspektur Kabupaten Banjar menjelaskan kronologis pelaksanaan reviu oleh Inspektorat terhadap RKA-SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar telah dilakukan sejak Tahun 2013 atau sebelum diterbitkannya Permendagri 78/2014 dan Permendagri 52/2015. Konsekuensi pelaksanaan reviu tersebut, maka Inspektur keluar dari keanggotaannya dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Adapun yang menjadi pertimbangan saat itu, karena keanggotaan inspektur dalam TAPD tidak memberikan ruang bagi inspektur untuk mengoptimalkan perannya sebagai APIP dalam mengevaluasi dokumen RKA yang diajukan oleh semua SKPD. 

Reviu yang dilakukan pada saat itu difokuskan pada kesesuaian program dan kegiatan dengan kepatuhan atas Standar Biaya SB), Harga Standar Harga Barang dan Jasa (HSBJ) serta efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran untuk mencapai target kinerja. Dengan diterbitkannya Permendagri 78/2014 dan Permendagri 52/2015, Inspektorat Kabupaten Banjar memperluas cakupan reviu dengan menggunakan referensi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga selain Permendagri 52/2015. Penggunaan PMK sebagai referensi untuk membuat Program Kerja Reviu (PKR) dan menyusun Langkah Kerja Reviu oleh Inspektorat Kabupaten Banjar dikarenakan Kementerian Dalam Negeri tidak memberikan acuan pelaksanaan reviu RKA sebagai tindak lanjut dari Permendagri 52/2015. 

Terdapat 8 area yang diuji dalam reviu RKA, dari kedelapan area tersebut terdapat pengujian yang bersifat kondisonal dan situasional berdasarkan permasalahan spesifik yang terjadi di Kabupaten Banjar. Pengujian pertama bersifat umum untuk tujuan mendapatkan data umum mengenai perencanaan dengan meneliti dokumen-dokumen mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Stratejik (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rincian Anggaran Biaya (RAB), pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran tiap program, Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), e-Usulan, RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Dalam pengujian ini juga diperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan BPKP terkait efisiensi dan efektifitas program kegiatan SKPD. 

Pengujian kedua adalah kepatuhan oenerapan SB dan HSBJ dengan tujuan untuk menguji kepatuhan penerapan Standar Biaya dalam RKA-SKPD dengan Peraturan Bupati Banjar tentang SB dan HSBJ Pemerintah Kabupaten Banjar. Ketiga melakukan pengujian atas Kesesuaian Akun untuk memastikan bahwa penggunaan akun belanja dalam RKA telah sesuai dengan bagan akun standar. Keempat menguji kesesuaian RKA dengan Renstra dan RKT untuk mengukur kesesuaian program, kegiatan, dan keluaran (output) dalam RKA SKPD dengan RKT dan Renstra. Pengujian kelima adalah menilai kesesuaian Total Pagu dan Rincian Sumber Dana RKA SKPD menguji besaran total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA (per program dan per kegiatan) dibandingkan dengan total pagu dan rincian sumber dana yang tercantum dalam KUA-PPAS. 

Pengujian keenam bersifat situasional dan kondisional dimasing-masing pemerintah daerah yaitu pengujian atas hal-hal yang dibatasi. Untuk pemrintah Kabupaten Banjar, berdasarkan perspektif Inspektorat terdapat beberapa belanja yang perlu mendapat perhatian bagi TAPD berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pencapain terget kinerja, diantaranya adalah Alokasi Anggaran untuk pengadaan Kendaraan Bermotor, Alokasi Anggaran Honorarium atas Keikutsertaan Pejabat/Pegawai dalam Tim Pelaksanaan Kegiatan/Tim Sekretariat, Alokasi Anggaran Perjalanan Dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, Alokasi Anggaran untuk Orientasi dan Pendalaman Tugas (Diklat, Bimtek, Sosialisasi, Workshop, Lokakarya, Seminar dan lainnya terkait Pengembangan Kapasitas SDM) dan Alokasi Anggaran untuk Belanja Modal yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik. 

Pengujian ketujuh adalah pengujian pengalokasian hibah dan bantuan sosial untuk memastikan bahwa alokasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber APBD telah berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam dalam Permendagri32 Tahun 2011 yang dirubah kemudian dengan Permendagri 39 Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial. Dan pengujian terakhir adalah pengujian pengalokasian belanja tidak terduga yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa alokasi belanja tidak terduga telah berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

Demikian paparan tentang PKR dan Langkah Kerja Reviu yang disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Banjar dalam kegiatan studi banding yang dilakukan oleh aparat Inspektorat Kabupaten Tapin. Dan mengakhiri kunjungan studi banding tersebut, dilakukan penyerahan oleh wakil Inspektorat Kabupaten Banjar berupa dokumen PKR dan Langkah Kerja Reviu berikut softcopy (file) untuk memudahkan aparat Inspektorat Kabupaten Tapin dalam melakukan Reviu RKA SKPD dan PPKAD di lingkungan pemerintahannya.