PRAKTIK PROBITY AUDIT

 photo PRAKTIK PROBITY AUDIT_zpsesbcyfpk.gif
Untuk lebih memperdalam tentang probity audit, di hari kunjungan kedua dari Inspektorat Kabupaten Lahat secara khusus melihat praktik pelaksanaan probity audit oleh Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap kegiatan pelaksanaan penandatanganan kontrak jasa konstruksi dan pemanfaatannya di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar. Probity audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar memang tidak real time seperti dimaksud dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 362 Tahun 2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan pengalaman, risiko dalam pelaksanaan kontrak konstruksi bukan pada nilai kontrak, tetapi lebih banyak pada kompetensi sumber daya aparat yang bertanggungjawab dalam mengelola kegiatan terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK dari SKPD non teknis kurang memiliki pengalaman dalam manajemen proyek sehingga seringkali kesalahan yang berisiko hukum diawali dari sebuah proses yang tidak sesuai peraturan, untuk itu probity yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Banjar bersifat massal dan fokus pada proses dengan mengedepankan integritas dan kejujuran pada setiap dokumen yang di audit dalam satu periode tertentu.

Praktik Probity Audit difasilitasi oleh Kencanawati, SHut, MT selaku sekretaris Inspektorat yang memiliki pengalaman sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Banjar, Drs. HM. Irwan Kumar, MAP selaku Inspektur Pembantu Wilayah II dan sekaligus Ketua Tim Probity Audit, Rahmadi, SST selaku Kasubbag Program yang memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah baik sebagai PPK dan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) ULP selama 20 tahun berkarier di dinas teknis. Praktik Audit diawali dari proses Penandatangan Kontrak dilanjutkan dengan Pelaksanaan kontrak dan terakhir Pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi. Secara umum tujuan dari audit ini adalah untuk meyakinkan bahwa penandatanganan kontrak pekerjaan konstruksi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. 

Dalam proses penandatanganan kontrak, materi audit meliputi Rancangan Kontrak yang dilakukan untuk meyakinkan kontrak yang akan ditandatangani PPK sesuai dengan rancangan kontrak seperti dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan melakukan perbandingan antara Rancangan Kontrak (dalam dokumen pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi) dengan kontrak yang akan ditandatangani PPK (drat kontrak) berikut perubahan bila ada, penelitian Substansi Kontrak untuk meyakinkan isi kontrak telah sesuai dengan ketentuan, penelitian Proses Tandatangan untuk meyakinkan bahwa Kontrak yang ditandatangani oleh PPK telah tersedia dananya dan sudah sesuai dengan ketentuan dan penelitian atas jaminan pelaksanaan untuk meyakinkan bahwa besaran dan jangka waktu jaminan pelaksanaan yang diterima telah sesuai dengan ketentuan. 

Audit atas pelaksanaan kontrak di mulai dari penyerahan lokasi kerja sampai dengan penyerahan akhir pekerjaan (final hand over/FHO ), termasuk jika terjadi perubahan pekerjaan, perubahan jangka waktu pelaksanaan, penyesuaian harga untuk kontrak tahun jamak, keadaan kahar, atau pemutusan kontrak. Tujuan audit ini secara umum adalah untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan kontrak, kuantitas dan kualitas keluaran (Out put) dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditetapkan dalam kontrak, pembayaran hasil pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan. Jika terjadi perubahan pekerjaan, perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, penyesuaian harga, keadaan kahar atau pemutusan kontrak, dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. 

Audit pelaksanaan kontrak meliputi penelitian atas proses Penyerahan Lokasi Kerja Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, Mobilisasi, Pemeriksaan Bersama Lokasi Kerja, Pemberian Uang Muka, Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan, Pengawasan Mutu, Perubahan Kegiatan, Penilaian Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, Pembayaran Prestasi Pekerjaan, Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO), Pembayaran Hasil Pekerjaaan Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO), Pengembalian Retensi atau Jaminan Pemeliharaan, Penyesuaian Harga untuk kontrak tahun jamak (multi years), Keadaan Kahar (Force Majeur) dan bila terjadi Pemutusan Kontrak dari pihak-pihak yang melakukan ikatan perjanjian/kontrak baik PPK maupun Penyedia Jasa. 

Terakhir adalah audit atas Pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi yang meliputi proses penyerahan hasil pekerjaan konstruksi ke pada PA/KPA, pencatatan hasil pekerjaan konstruksi kedalam daftar inventaris (SIMAK- BMN/ SIMBADA) serta Pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi. Audit ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan konstruksi telah diserahkan kepada PA/KPA, telah dilakukan pencatatan hasil pekerjaan konstruksi ke dalam daftar inventaris (SIMAK-BMN/SIMBADA) dan hasil pekerjaan konstruksi telah dimanfaatkan. Dalam kegiatan praktik Probity Audit ini, fasilitator Inspektorat Kabupaten Banjar menampilkan daftar uji audit beserta satu sampel berkas dokumen yang diambil dari salah satu kegiatan pelaksanaan penandatanganan kontrak jasa konstruksi dan pemanfaatannya sebagai bahan praktik.