WORKSHOP TPTGR PUSDIKLAT BPK-RI

 photo TPTGR_zps7bdhiamy.gif
Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam undang-undang perbendaharaan negara ini diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Oleh karena itu, dalam undang-undang perbendaharaan negara ini ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sapto Amal Damandari dalam membuka Workshop Implementasi Percepatan Penyelesaian Kerugian daerah berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 untuk entitas wilayah pemeriksaan Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan Tahun 2015 di Pusdiklat BPK Jakarta tanggal 29 – 30 September 2015. 

Workshop Implementasi Percepatan Penyelesaian Kerugian Daerah diselenggarakan oleh Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK-RI yang diikuti oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Tuntutan Ganti Kerugian (MTGR) Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) se Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk mengoptimalisasi efektivitas penyelesaian ganti kerugian Negara secara cepat, tepat dan mudah dan menimbulkan efek jera dan kehati-hatian bagi pengelola keuangan/barang milik Negara. Oleh karena itu perlu ada jalinan koordinasi yang baik antar lembaga negara/pemerintah dalam penyelesaian ganti kerugian negara. 

Latar belakang Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) secara yuridis didasarkan pada tiga paket undang-undang yaitu UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Sementara secara sosiologis dinyatakan bahwa kerugian negara/daerah setiap tahun meningkat jumlahnya (baik dalam ranah administratif/pidana) dan secara filosofis kerugian tersebut harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. 

Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan kementerian negara/ lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh badan pemeriksa keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana. 

Dalam kegiatan tersebut, Inspektur Kabupaten Banjar berkesempatan untuk memaparkan beberapa permasalahan yang banyak dihadapi oleh TPKD dan MTGR khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya adalah adanya proses hukuman yang telah dijalani oleh pihak yang bersalah melakukan kerugian keuangan negara/daerah, sehingga yang bersangkutan tidak bersedia untuk memenuhi proses penyelesaian ganti kerugian. Kedua adalah kerugian yang diakibatkan oleh pihak ketiga yang tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Utang (SPPU). Permasalahan ketiga berkaitan dengan pihak yang bersalah sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya. 

Atas permasalahan tersebut, disampaikan oleh narasumber BPK bahwa penyelesaian kerugian dalam ranah hukum pidana dan dalam ranah hukum administrasi merupakan perbuatan hukum di dalam dua ranah hukum yang tidak dapat saling menghapuskan atau mengintervensi, sehingga tuntutan terhadap ranah hukum pidana maupun administrasi tetap dapat dilaksanakan masing-masing sesuai kewenangannya. Titik berat ranah hukum pidana adalah timbulnya efek jera melalui penjatuhan hukuman berdasarkan kuhp, sedangkan titik berat ranah hukum administasi adalah penjatuhan hukum administrasi dalam rangka pemulihan kerugian negara/daerah dan pelaksanaan sistem pengendalian intern yang baik. Oleh karena itu putusan pidana dan putusan administrasi harus ditempatkan dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan dalam ranah hukum masing-masing. 

Memang dalam tataran teori permasalahan tersebut dapat diselesaikan karena aturannya sudah ada, tetapi dalam tataran praktik tentu tidak mudah dan sampai saat ini belum ada solusi untuk menyelesaikannya. Dalam Peraturan Kepala BPK Nomor 3 Tahun 2007, sanksi yang diberikan kepada mereka yang tidak memenuhi kewajibannya adalah hukum administrasi dan pidana, sementara ketika pihak yang bersalah sudah menjalani kedua hukuman tersebut tentu tak ada lagi alat memaksa. Sementara untuk kerugian yang diakibatkan oleh PNS non bendahara, penyelesaiannya semakin tidak jelas karena sampai saat ini peraturan pemerintah tentang penyelesaian ganti kerugian keuangan negara/daerah seperti diamanatkan dalam UU Nomor 1/2004 dan UU 15/2004 belum ada.