PKS PKA DAN LHA

 photo PKA DAN LHA_zpspvlmhpqn.gif
Sudah menjadi keharusan bagi auditor maupun pengawas lainnya di lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) termasuk Inspektorat Kabupaten Banjar untuk menyusun Program Kerja Audit (PKA) atau Program Kerja Pengawasan (PKP) dalam menjamin bahwa tujuan dan sasaran audit tercapai secara berkualitas, ekonomis, efisien dan efektif. PKA/PKP adalah rencana kerja yang berisi rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis, yang berguna sebagai pedoman kerja bagi tim audit untuk mencapai tujuan audit. PKA/PKP terdiri dari pendahuluan, penetapan tujuan audit dan langkah kerja yang berisi tahapan kegiatan yang bisa dikomunikasikan kepada seluruh anggota tim dan direviu secara berjenjang oleh pengendali teknis (dalnis) lalu pengendali mutu (daltu). PKA/PKP bukanlah rencana yang bersifat kaku karena dalam perjalanan pelaksanaan audit, PKA/PKP dapat dilakukan perubahan prosedur untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

PKA/PKP harus menunjukkan lingkup pekerjaan audit berdasarkan tujuan audit untuk memperjelas hal-hal apa yang akan tercakup dalam audit dan yang tidak. Auditor/pengawas pemerintah berkewajiban untuk memeriksa dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal dan kualitas kinerja dalam pelaksanaan tanggung jawab yang diemban dengan tidak mengabaikan kewenangan audit yang diberikan kepada mereka oleh para atasannya. Namun demikian auditor / pengawas pemerintah juga harus memperhatikan lingkup audit dan tidak boleh melebihi kewenangan yang diberikan,  demikian disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Banjar dalam mengantar kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) tentang Penyusunan PKA dan Laporan Hasil Audit (LHA) yang disampaikan oleh Maria Ulfah, SE selaku Auditor Muda di Inspektorat Kabupaten Banjar. 

Inspektur juga berpesan, meskipun materi yang akan disampaikan berkaitan dengan tata kerja auditor yang diatur oleh Peraturan Menteri PANRB dan Kepala BPKP, tetapi diminta kepada Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Auditor Kepegawaian di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar yang juga memiliki aturan sendiri dalam melaksanakan kegiatan pengawasannya, dapat memahami materi tersebut mengingat dalam kegiatan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan pemeriksaan tematik diberlakukan standar audit berdasarkan Permenpan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

Selanjutnya Maria Ulfah menyampaikan tentang pentingnya fungsi PKA/PKP dalam audit, oleh karena itu PKA/PKP harus disusun Sedemikian rupa agar bisa dijadikan sarana pengendalian pelaksanaan audit. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan dalam menyusun PKA/PKP, antara lain adanya tujuan audit yang dinyatakan secara jelas dan harus dapat dicapai atas dasar pekerjaan yang direncanakan dalam PKA/PKP. Juga dalam membuat langkah kerja dalam PKA/PKP harus disusun sesuai dengan penugasan yang berisi rincian pekerjaan yang harus dilakukan disertai alasan-alasannya. PKA/PKP yang baik harus menggambarkan urutan prioritas langkah-langkah kerja, fleksibel dan setiap perubahan yang dilakukan harus dengan persetujuan dalnis. Disampaikan juga oleh Maria bahwa langkah kerja dalam 

PKA/PKP disusun dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi kegiatan/program yang akan diaudit sebagai bagian nyata dari objek audit sesuai jenis auditnya dan biasanya terurai di dokumen anggaran (DIPA/DPA). Identifikasi Langkah Kerja Audit meliputi identifkasi bukti transaksi dan bukti audit yang akan dikumpulkan dari auditi dan atau disusun oleh auditor / pengawas pemerintah. PKA/PKP disiapkan oleh ketua tim audit dan harus dibahas bersama-sama dengan dalnis dan seluruh anggota audit yang didalamnya menyertakan taksiran-taksiran waktu yang diperlukan sesuai dengan rencana kerja audit untuk melaksanakan kegiatan yang bersangkutan serta adanya informasi yang perlu untuk melaksanakan audit dan evaluasi secara tepat. 

Perencanaan PKA, anggaran, kertas kerja, penilaian risiko serta mekanisme penjaminan mutu pengawasan intern bukanlah hasil akhir, melainkan kegiatan antara untuk menghasilkan produk akhir pengawasan yang bermutu berupa Laporan Hasil Audit (LHA) atau Laporan Hasil Pengawasan (LHP) adalah media yang digunakan oleh auditor/pengawas untuk mengkomunikasikan hasil audit, reviu, evaluasi serta pengawasan lainnya kepada pimpinan organisasi atau unit organisasi serta pihak lain yang berkepentingan untuk meningkatakan kinerja organisasi dan mendorong untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. LHA/LHP yang baik apabila laporan yang disajikan bukan sekedar dari informasi yang dikumpulkan, tetapi memberikan penilaian kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efifiensi serta keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.