WORKSHOP PENANGANAN TIPIKOR

 photo WORKSHOP TIPIKOR_zpsshy1usqz.gif
Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Namun demikian, akhir-akhir ini terjadi fenomena menurunnya kinerja pembangunan yang mengganggu terwujudnya kesejahteraan umum dengan ditandai adanya perlambatan serapan anggaran baik di pemerintah pusat maupun daerah seiring dengan gencar-gencarnya aksi pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Disisi lain, Aparat Pengawasan internal Pemerintah (APIP) melalui Undang Undang Nomor 30 tahun 2104 diberikan atribusi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam satu koridor hukum administrasi negara.

Untuk mengurangi kesenjangan pemahaman berkaitan dengan wilayah hukum administrasi negara dan hukum pidana terutama pidana khusus yang berkaitan dengan korupsi, maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan workshop Penanganan Tipikor oleh para inspektur selaku pimpinan APIP dan APH. Tujuan kegiatan tersebut selain untuk mewujudkan sinergitas APIP dan APH dalam penanganan tipikor juga untuk lebih mendorong dan mengawal proses pembangunan agar sesuai tujuannya. Pemberi materi orkshop berasal dari Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Assisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Ketua Pengadilan Kota banjarmasin dan Kasubdit Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. 

Dalam kesempatan pertama, Deputi Investigasi menyampaikan bahwa internal auditor harus berfungsi sebagai konsultan dan penjamin mutu dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan pengelolaan risiko dan pengendaliannya melalui pengembangan akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, meminimalisir korupsi dan perbaikan proses tatakelola pemerintahan. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka menaikan tingkat kepercayaan masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas dan tidak adanya korupsi. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, APIP dapat melakukan berbagai jenis audit seperti audit kinerja, kepatuhan, probity audit, investigasi dan forensik

Audit kinerja adalah audit untuk mengkaji atas setiap bagian organisasi terhadap SOP dan metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan (3E). Sedangkan audit kepatuhan merupakan audit untuk memastikan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Probity audit yaitu kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilakukan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundagnan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik (Perka BPKP: Per-362/K/D4/2012).

Sementara untuk audit yang berkaitan dengan terjadinya tipikor atau fraud dapat dilakukan dengan audit investigasi yaitu proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya (Perka BPKP: Per-1314/K/D6/2012, 16-10-2012) maupun audit forensik yang merupakan audit untuk menguji dan mengevaluasi informasi keuangan individu atau perusahaan yang akan digunakan sebagai bukti di pengadilan. Forensic audit dapat dilakukan untuk mengusut adanya fraud, penggelapan, atau kasus keuangan lainnya. Dalam audit investigasi dan audit forensik, APIP dapat bersinergi dengan APH. Selain menjalankan tugas pemeriksaan, APIP dalam memerankan fungsinya dapat melakukan reviu, evaluasi atau tugas pengawasan lainnya.

Untuk sesi selanjutnya dilakukan pemapran secara panel dari narasumber Aspidsus, Ketua Pengadilan dan Kasubdit Reskrimsus berkaitan dengan proses penanganan tipikor dalam ranah hukum pidana. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, demokrasi, hukum, keamanan, pembangunan yang berkelanjutan, merusak kualitas hidup serta perekonomian nasional dan oleh karena itu penanganannyapun juga dilakukan secara luar biasa. Selain diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), penanganan korupsi juga diatur secara khusus dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tipikor. 

Dua puluh modus operansdi korupsi di pemerintahan sering terjadi pada pengadaan barang/jasa; penghapusan barang inventaris dan aset negara ( tanah ); pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, kenaikan pangkat ,pensiun; pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi; bantuan fiktif; penyelewengan dana proyek; proyek fiktif fisik; manipulasi hasil penerimaan penjualan , penerimaan pajak, retribusi dan iuran; manipulasi proyek – proyek fisik ( jalan, jembatan, bangunan , kantor sekolah, asrama ); daftar gaji atau honor fiktif; manipulasi dana pemeliharaan dan renovasi fisik; pemotongan dana bantuan ( banpres ); proyek pengembangan SDM Fiktif; manipulasi ganti rugi tanah dan bangunan; manipulasi biaya sewa fasilitas dan tranportasi; pembayaran fiktif uang lauk – lauk PNS; pungli perizinan , IMB, Sertifikat, SIUPP; pungli kependudukan dan imigrasi; manipulasi proyek pengembangan ekonomi rakyat dan korupsi waktu kerja. 

Proses penyelidikan dan penyidikan tipikor bisa dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). sementara untuk mengadili perkaranya dilaksanakan oleh Pengadilan tipikor. Karena korupsi dilakukan secara tersembunyi, maka pembuktian kasus tipikor memegang peranan yang menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang (Terdakwa) sehingga dijatuhkan pidana oleh Hakim. Pembuktian harus memenuhi Ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang tata cara yang dibenarkan menurut undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa dan Ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan atau boleh digunakan menurut undang-undang, guna membuktikan kesalahan Terdakwa. Dalam pembuktian ini, APIP selaku auditor investigasi dapat menjadi ahli untuk memberikan keterangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan