FRAUD TREE

 photo FINANCIAL FRAUD_zpsnkteniqd.gif
Menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat yang merupakan organisasi professional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat, mengklasifikasikan fraud (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “Fraud Tree” yaitu Sistem Klasifikasi berkaitan dengan hal-hal yang ditimbulkan oleh kecurangan. The ACFE membagi Fraud (Kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu pertama penyimpangan atas asset (Asset Misappropriation); kedua Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement) dan ketiga Korupsi (Corruption). Penyimpangan atas asset (Asset Misappropriation) meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (defined value).
 
Seperti kita ketahui, aset dapat berbentuk kas (uang tunai) dan non-kas. Sehingga, asset misappropriation dikelompokan menjadi 2 macam yaitu Cash Misappropriation atau Penyelewengan terhadap aset yang berupa kas seperti penggelapan kas, penilepan cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor. dan yang lainnya adalah Non-cash Misappropriation atau Penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas seperti halnya menggunakan fasilitas perusahaan/pemerintah untuk kepentingan pribadi. Jadi Fraud terhadap Aset (Asset Misappropriation) adalah bentuk tindakan penyalahgunaan aset perusahaan/institusi, baik dilakukan melalui pencurian atau digunakan untuk keperluan pribadi—tanpa ijin dari institusi. 

Sedangkan pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement) adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (financial engineering) dalam penyajian laporan keuangannya atau segala tindakan yang membuat Laporan Keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya (tidak mewakili kenyataan) untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. ACFE membagi jenis fraud ini menjadi 2 macam, yaitu financial dan non-financial. Tergolong kelompok fraud terhadap laporan keuangan misalnya memalsukan bukti transaksi, mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya, menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikan atau menurunkan laba, menerapkan metode pangakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya dan lainnya. 

Sementara korupsi (Corruption) menjadi satu dari tiga jenis fraud paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisma). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (conflict of interest), penyuapan (bribery), penerimaan yang tidak sah/illegal (illegal gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion). 

Pada dasarnya fraud/kecurangan sering terjadi pada suatu suatu entitas pertama apabila pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif, kedua penempatan pegawai diposisikan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka; ketiga adanya eksploitasi penyalahgunaan atau penempatan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan; keempat dikarenakan manajer/pimpinan sendiri melakukan kecurangan, tidak efsien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; dan kelima permasalahan pribadi pegawai yang berkaiatan dengan masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan dan perilaku menyimpang lainnya.

Inspektorat sebagai internal auditor harus menggunakan kapabilitasnya untuk mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermafaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Bukan itu saja, Inspektorat harus mampu mengidentifikasi risiko yang dihadapi institusi diantaranya adalah Integrity risk, yaitu resiko adanya kecurangan oleh pimpinan atau pegawai , tindakan illegal, atau tindak penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi tingkat layanan publik atau rendahnya kinerja. Adanya risiko tersebut mengharuskan internal auditor untuk menyusun tindakan pencegahan / prevention untuk menangkal terjadinya kecurangan sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya. 

Namun, pencegahan saja tidaklah memadai, inspektorat harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat di generalisir terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan. Demikian disampaikan oleh inspektur saat memberikan materi Fraud Tree dalam Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan fungsional tertentu di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar. Pengetahuan Fraud bagi aparat Inspektorat kabupaten Banjar akan terus ditingkatkan seiiring dengan tuntutan perannya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang harus mampu mendeteksi korupsi.