PAJAK RESTORAN

 photo PAJAK RESTORAN_zps3nvkhtmn.gif
Perubahan paradigma Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), semakin menuntut kapabilitas APIP dalam menjalankan perannya. APIP tidak lagi sebagai watchdog, tetapi harus mampu menjadi penjaga/penjamin mutu atas tata kelola pemerintahan dan konsultasi. Penajaman fungsi assurance (penjaga) dan konsultasi APIP menjadi penting dalam mengawal program pembangunan, termasuk upaya pencegahan korupsi. Dalam perannya sebagai penjaga, APIP melakukan compliance audit dan memberikan saran koreksi atau perbaikan apabila ditemukan penyimpangan dalam audit. Peran penjaga ini biasanya menghasilkan saran/rekomendasi yang mempunyai impact jangka pendek. Oleh karena itu, APIP perlu memperluas perannya agar dapat memperbesar nilai tambah (added value) bagi organisasi melalui pemberian rekomendasi yang memberikan impact jangka menengah maupun jangka panjang. 

Sementara itu dalam menjalankan peran sebagai konsultan, APIP diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemberian nasihat dalam pengelolaan sumber daya organisasi. Peran konsultasi yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dapat dilakukan secara langsung dengan proses melalui SKPD mendatangi kantor Inspektorat untuk kemudian menyampaikan permasalahan secara langsung kepada Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) yang membidangi SKPD tersebut dan selanjutnya dilakukan penelaahan terhadap permasalahan yang dihadapi. 

Secara berjenjang apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di Irbanwil, maka akan diteruskan ke Inspektur untuk mendapat solusi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika di level Inspektorat masih tidak bisa didapat solusi, maka inspektorat memfasilitasi SKPD tersebut kepada pihak/instansi lain yang berkompeten. Selain itu, peran konsultasi dilakukan melalui sosialisasi atau menjadi narasumber dalam kegiatan yang dilakukan oleh SKPD. Untuk maksud tersebut, Inspektur Kabupaten Banjar memerintahkan Siswati Okta Hairani, SE menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pajak Restoran/Katering bagi Bendahara Pengeluaran Kecamatan dan Kelurahan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Banjar.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering dan atas kegiatan tersebut dikenakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran atau disebut pajak restoran. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Restoran termasuk dalam jenis pajak kabupaten/kota. UU nomor 28 tahun 2009 sendiri tidak menetapkan besarnya tarif pajak restoran dan hiburan suatu daerah, namun UU 28/2009 menentukan batas tarif pajak tertinggi yang dapat dipungut daerah. Sehingga, masing-masing pemerintah daerah memiliki keleluasaan menentukan besarnya tarif pajak restoran dan pajak hiburan, sepanjang tidak melebihi batas tarif pajak tertinggi yang ditetapkan UU 28/2009. 

Untuk tarif pajak restoran, Pasal 40 Ayat (1) UU 28/2009 menentukan batas tertinggi 10 %. Karena berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 40 Ayat (2) UU 28/2009 baik tarif pajak hiburan maupun tarif pajak restoran harus ditetapkan Peraturan Daerah (PERDA), maka untuk mengetahui besarnya tarif pajak tersebut harus merujuk pada PERDA yang tiap-tiap daerah bisa berbeda. Pemerintah Kabupaten Banjar telah menerbitkan peraturan daerah sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 28 tahun 2009 yaitu Perda Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Perda 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 

Keberadaan narasumber inspektorat dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan pemahaman atas tatacara pemungutan, perhitungan tarif dan penyetoran pajak ke Kas Umum Daerah atas belanja makan/minum di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan. Ketika pajak daerah sudah dipungut oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Pusat dalam hal ini melalui kewenangan yang diberikan kepada Menteri Keuangan, menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2015 sebagai penegasan dibebaskannya PPN atas jasa-jasa yang diantaranya sudah dipungut Pajak Daerah.