PENGHARGAAN REKON TLHP BPK

 photo REKONSILIASI TLHP BPK_zpszyeaztx1.gif
Untuk mendorong percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalimantan Selatan melalui Surat Nomor 439/S/XIX.BJM/12/2015 tertanggal 2 Desember 2015 perihal undangan rekonsiliasi data dan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) mengundang semua Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan untuk menghadiri rapat Rekonsiliasi Data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015 di Aula Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Selatan di Banjarbaru selama dua hari tanggal 21-22 Desember 2015. Mewakili Inspektorat se Provinsi Kalimantan Selatan, Inspektur Kabupaten Banjar dalam sambutannya menyampaikan pentingnya penyelesaian TLHP menjadi tolok ukur dari tatanan kegiatan pengawasan atau pengendalian. Proses pengawasan tidak akan efektif apabila tidak ada upaya untuk menyelesaikan TLHP secara benar, konsekuen serta bertanggungjawab.

Kegiatan Rekonsiliasi ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pasal 3 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 disebutkan pada ayat (1) bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima, ayat (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut. Sedang pada (3) dinyatakan bahwa Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. 

Proses rekonsiliasi dilakukan dengan desk untuk masing-masing Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota selaku wakil dari pemerintah daerah untuk membahas dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan tim rekonsiliasi dari BPK Perwakilan Kalimantan Selatan. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh pemerintah daerah telah dilampiri dengan dokumen bukti pendukung. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Pejabat/pemerintah daerah wajib memberikan alasan yang sah seperti adanya force majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan. 

Selain itu, alasan yang sah juga dikarenakan oleh subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan ( pejabat menjadi tersangka dan ditahan; pejabat menjadi terpidana; atau objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan ). Rekomendasi juga dikatakan tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain apabila terjadi perubahan struktur organisasi; dan/atau perubahan regulasi. Tim rekonsiliasi BPK Perwakilan Kalimantan Selatan dalam kegiatan ini melakukan penelaahan atas dokumen tindaklanjut beserta bukti dukungnya yang diterima dari Pejabat/pemerintah daerah untuk memastikan apakah tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti yang dituangkan dalam Resume Pemantauan Tindak Lanjut. 

Apabila hasil penelaahan menunjukkan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, maka tanggung jawab administratif Pejabat/pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai. Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti diperlukan persetujuan Anggota BPK. Begitu pula sebaliknya, apabila hasil penelaahan menunjukkan klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, maka BPK dapat melakukan pembahasan dengan Pejabat/pemerintah daerah yang diwakili oleh Inspektorat daerah. Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud akan dimuat sebagai bagian dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester dan akan disampaikan oleh BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD. 

Pada kesempatan kegiatan rekonsiliasi data dan pemantauan TLHP BPK RI tersebut, Inspektorat Kabupaten Banjar selaku wakil dari pemerintah Kabupaten Banjar menyampaikan beberapa dokumen tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK dari mulai tahun 2005 sampai dengan 2015. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dari tahun 2005 sampai dengan 2015, memang tidak mudah menyelesaikan rekomendasi yang sudah berumur tahunan. Namun dengan kerja keras dari Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten Banjar yang dipimpin oleh Min'am Naqi dengan dibantu Eny Marlia, Masyhudi dan Meilina Novari, penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK semakin meningkat setiap tahunnya. Memang masih ada Hambatan yang ditemui dalam penyelesaian tindaklanjut ini khususnya berkaitan dengan rekomendasi BPK yang telah melalui proses pengadilan. 

Atas hasil kerja keras tersebut, Inspektorat Kabupaten Banjar menerima penghargaan atas peningkatan prosentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2015 tertinggi se Provinsi Kalimantan Selatan. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Sub Auditorat Wilayah Kalimantan I BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Subekti, Ak kepada Inspektur Kabupaten Banjar. Berdasarkan hasil kegiatan rekonsiliasi data tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar telah menuntaskan sebanyak 84,3% rekomendasi yang masuk dalam kategori telah selesai ditindaklanjuti, 12% rekomendasi belum selesai dan 3,6% rekomendasi belum ditindaklanjuti serta 0,1% rekomendasi tidak dapat ditindakanjuti. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti adalah hasil pemeriksaan tahun 2005 - 2007.