SPIP, PA DAN KAPABILITAS APIP

 photo INTEGRASI SPIP PA DAN KAPABILITAS APIP_zps83ocyct4.gif
Selasa tanggal 1 Desember 2015, Inspektorat Kabupaten Banjar mendapat kunjungan dari Inspektorat Kabupaten Barito Kuala (Batola) Provinsi Kalimantan Selatan. Rombongan dipimpin langsung oleh Inspektur Kabupaten Batola Drs H. Johan Arifin dan diterima oleh Inspektur Kabupaten Banjar. Disaat yang bersamaan dengan kunjungan tersebut, Inspektorat Kabupaten Banjar akan melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dengan materi Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam Probity Audit (PA) untuk meningkatkan kapabilitas APIP dengan narasumber Inspektur kabupaten Banjar. Mengambil kesempatan tersebut, tamu dari Inspektorat Kabupaten Batola ikut menjadi peserta dalam kegiatan PKS tersebut. 

Disampaikan oleh narasumber bahwa sesungguhnya SPIP bukan hanya upaya membentuk mekanisme administratif tetapi juga upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku (soft factor), Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Kepala Daerah (perkada) SPIP bukan suatu akhir, tapi awal. Oleh karenanya implementasi SPIP sangat memerlukan integritas, etika, komitmen, dan niat baik seluruh pejabat dan pegawai Instansi Pemerintah. Adanya sistem pengendalian intern yang memadai tidak hanya diukur dengan keberadaan Satuan Tugas (satgas) SPIP, tetapi pengendalian intern harus dibangun dan melekat pada setiap kegiatan dari organisasi satuan kerja agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis. 

Membangun SPIP juga menjadi penting ketika penyakit korupsi masih menjadi musuh yang sulit dihapus dari Indonesia. Korupsi terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Niat dapat dihilangkan dengan membangun integritas dan kode etik, sementara itu untuk mengurangi kesempatan harus dibuat Standart Operating Procedured (SOP) dan/atau Standar pelayanan yang jelas. Integritas dan kode etik merupakan salah satu sub unsur dari unsur Lingkungan Pengendlaian dalam SPIP. pembangunan integritas dan nilai etika organisasi dimaksudkan agar seluruh pegawai mengetahui aturan untuk berintegritas yang baik dan melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati dengan berlandaskan pada nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali. Integritas dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan, sehingga akan menjadi suatu kebutuhan bukan keterpaksaan. Oleh karena itu, budaya kerja yang baik pada instansi pemerintah perlu dilaksanakan secara terus menerus tanpa henti. 

SOP sebagai sebuah pedoman dalam melaksanakan kegiatan harus disusun dengan mempertimbangkan risiko dan kegiatan pengendaliannya. SOP secara berkala harus direviu seiring dengan perubahan intern dan ekstern yang akan memengaruhi ketidakpastian/risiko dalam melaksanakan kegiatan operasional dan memengaruhi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim pengawas dari Inspektorat Kabupaten Banjar selalu mencermati implementasi dari penegakan integritas dan kode etik melalui pemeriksaan sumber daya aparatur dari obyek pemeriksaan (obrik) dan keberadaan SOP dari setiap kegiatan yang telah mempertimbangkan risiko beserta kegiatan pengendaliannya. 

Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), selain melakukan evaluasi dan penilaian atas sistem pengendalian intern terhadap satuan kerja juga harus membangun sistem pengendalian internnya sendiri. Mengingat pentingnya sub unsur ini, maka Inspektorat Kabupaten Banjar menetapkan aturan kode etik dan integritas beserta penerapan sanksi atas pelanggaran melalui majelias kode etik. Untuk membangun budaya kerja, maka implementasi aturan integritas dan kode etik diimplementasikan juga dalam penilaian perilaku kerja sebagai salah satu komponen penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Selain itu dalam menetapkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), maka inspektorat harus mempertimbangkan risiko kegiatan. 

Memang bagi inspektorat daerah, penyusunan PKPT tidak terlepas dari Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang setiap tahun di tetapkan melalui Peraturan Menteri dalam Negeri. Namun demikian, praktik yang berlaku di inspektorat Kabupaten Banjar selain mengacu pada peraturan tersebut juga diperjelas dengan peta risiko masing-masing Satuan Kerja berdasarkan 4 aspek yaitu pertama besaran anggaran yang dikelola, kedua banyaknya asset yang dikelola, ketiga berkaitan dengan besaran rentang kendali organisasi/kelembagaan dan keempat berkaitan dengan jumlah sumber daya aparaturnya. 

Salah satu kegiatan yang memiliki risiko tinggi yang disebabkan oleh dampak dan frekuensi kejadiannya adalah pengadaan barang/jasa, oleh sebab itu setiap tahun Inspektorat Kabupaten Banjar memprogramkan kegiatan probity audit. Probity audit dilaksanakan dalam rangka untuk menjamin proses tata kelola pada kegiatan pengadaan barang/jasasesuai dengan peraturan. Adapun dasar hukum pelaksanaan probity audit adalah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa pemerintah beserta perubahannya dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 362 tahun 2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk saat ini probity audit di fokuskan pada audit atas Penandatanganan Pelaksanaan Kontrak Konstruksi serta Pemanfaatannya. 

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut APIP dapat menunjukkan sejauh mana peran yang dijalankan dalam mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan. Peran dan proses internal APIP sangat menentukan tingkat kapabilitas APIP, APIP berada di level 1 apabila diantaranya proses pelaksanaan audit tidak berkelanjutan, tidak memiliki pedoman SOP pengawasan intern, dan kemampuan APIP tergantung pada kemampuan masing-masing individu. Pada Level 2, APIP sudah mampu untuk menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan telah mampu mendeteksi terjadinya korupsi, dan telah ada pengembangan profesi untuk masing-masing individu APIP. Dan saat ini tingkat kapabilitas Inspektorat Kabupaten Banjar pada level ini dan akan meningkatkan ke level 3.

Level 3, APIP sudah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian internal. Level 4, APIP telah mampu memberikan jaminan secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern. Dan pada Level 5, APIP sudah menjadi agen perubahan. Sesi selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab antara peserta dengan narasumber. 

Secara umum pertanyaan yang disampaikan banyak berkaitan dengan pelaksanaan PA yang diantaranya adalah pelaksanaan audit dan bentuk laporan dan dijelaskan oleh nara sumber bahwa Probity audit merupakan Program Kerja Pengawasan reguler yang dilaksanakan oleh semua inspektur pembantu wilayah dengan laporan berbentuk surat. Probity audit dilakukan pada seluruh paket pengadaan yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar dengan nilai pagu diatas 200 juta. Pertanyaan kedua berkaitan dengan keberadaan satgas SPIP di masing-masing SKPD di lingkungan Kabupaten Banjar.

Dijelaskan oleh narasumber bahwa semua SKPD di Kabupaten Banjar telah terbentuk satgas SPIP, namun demikian ketika inspektorat Kabupaten Banjar melakukan penilain atas pelaksanaan SPIP maka yang menjadi fokus adalah apakah sistem pengendalian intern pada masing-masing kegiatan di SKPD telah memadai, karena ini berkaitan dengan jumlah sampel audit yang akan diambil dalam pemeriksaan. Demikian disampaikan oleh narasumber dalam PKS Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam Probity Audit (PA) untuk meningkatkan kapabilitas APIP.