ASPEK HUKUM FRAUD

 photo ASPEK HUKUM FRAUD_zpsn5mavhw6.gif
Hukum pidana merupakan hukum publik yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum, yakni mengatur hubungan hukum antara orang dengan kepentingan masyarakat dengan Negara, antar badan atau lembaga Negara satu sama lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat dengan Negara. Hukum publik terdiri atas hukum pidana khusus dan pidana umum yang terdiri dari pidana umum biasa dan delik aduan. Di Indonesia, ketentuan pidana khusus diatur dalam peraturan khusus (Lex specialis ) seperti Undang Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dirubah kemudian dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 untuk tipikor, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme . Sementara untuk pidana umum di atur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut wujud dan sifatnya, secara umum yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat yang oleh karenanya terhadap pelaku akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana tertentu yang karena sifatnya tidak di kelompokkan dalam tindak pidana umum, atas perbuatan yang dikategorikan dalam tindak pidana khusus maka berlaku undang undang khusus dan mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum (Lex specialis derogat legi generalis). Korupsi sebagai tindak pidana khusus danggap sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Pandangan ini mendasarkan pada UU KPK khususnya Penjelasan Umum UU 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. 

Korupsi (Corruption) merupakan salah satu cabang dalam pohon fraud (fraud Tree) yang diperkenalkan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), cabang fraud lainnya adalah financial statement fraud/Fraudulent statement (kecurangan dalam pelaporan keuangan) , dan asset misappropriation (penyalahgunaan asset). The Lexicon Webster Dictionary, 1978 memberikan pengertian korupsi sebagai kebejatan; ketidakjujuran; tidak bermoral; penyimpangan dari kesucian yang unsur-unsurnya adalah adanya perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Fraudulent statemen dan asset misappropriation juga bisa memenuhi unsur korupsi. Demikian disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Banjar dalam Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar. 

Dijelaskan juga oleh Inspektur bahwa, selain menjalankan peran konsultasi (Consultative) dan penjaminan (quality assurance) dan melakukan deteksi dini terjadi fraud sebagai upaya preventive dan detection, Inspektorat juga harus bisa melakukan Investigation melalui Investigative audit sebagai bagian mengelola Fraud. Pelaksanaan Audit Investigatif dilakukan untuk mendapatkan bukti perbuatan, siapa yang melakukan, dimana kejadiannya, kapan terjadinya, bagaimana kejadiannya dan mengapa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku (5W +1H = What, Who, Where, When, Why dan How). Tujuan audit investigatif adalah mengadakan audit lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya, serta melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat. 

Tahap pengelolaan Fraud yang terakhir adalah dilakukannya upaya hukum, pejabat fungsional tertentu dalam hal ini auditor selaku ahli dapat melakukan audit forensik dengan tujuan membantu penyidik untuk membuat terang perkara pidana khusus (korupsi) yang sedang dihadapi penyidik, serta mengumpulkan bukti-bukti dokumenter/surat untuk mendukung dakwaan jaksa. Forensik Auditing mengandalkan kepada pengetahuan akuntansi dan auditing yang dibantu dengan kemampuan untuk melakukan penyidikan. Oleh sebab itu auditor yang sudah terlatih dalam bidang audit mempunyai potensi untuk menjadi forensic accountant/Fraud Auditor. Forensic accountant adalah auditor yang melaksanakan suatu tugas yang berkenaan dengan akuntansi, auditing dan penyidikan pada umumnya dalam suatu forum peradilan. 

Persyaratan keahlian seorang fraud auditor adalah memiliki pengetahuan dan keahlian procedural yang luas yang ditunjukkan dalam penglaman audit. Murtanto dan Gudono (1999) menyebutkan ada 5 kategori atribut personal ahli, yaitu pertama komponen pengetahuan terhadap fakta-fakta, prosedur-prosedur dan pengalaman. Kedua, ciri-ciri psikologis (psychological traits) sebagai sifat lahiriah seseorang yang memiliki hal-hal personal meliputi kemampuan dalam berkomunikasi, kreatifitas, dapat bekerja sama dengan orang lain, dan kepercayaan terhadap keahlian. keahlian komunikasi dan keahlian interpersonal menjadi factor yang lebih penting dibandingkan technical competence pada tingkatan manejerial. 

Ketiga, kemampuan berfikir (cognitive abilities) yang merupakan kemampuan dalam mengakumulasikan dan mengolah informasi. Salah satu contoh dari kemampuan berpikir adalah kemampuan untuk beradaptasi pada situasi yang baru dan ambiguous yaitu memberikan perhatian terhadap fakta yang relevan serta kemampuan untuk mengabaikan fakta yang tidak relevan yang dapat secara efektif digunakan untuk menghindari tekanan. Keempat, strategi penentuan keputusan (decision strategies) baik formal maupun informal akan membantu membuat keputusan yang sistematis dan membantu keahlian dalam mengatasi keterbatasan manusia. Dan kelima adalah analisis tugas (task analysis)yang dipengaruhi oleh kompleksitas tugas. 

Disamping itu, fraud auditor harus memiliki ciri khusus seperti disampaikan oleh Moeller dan Herbert N. Witt yaitu berintegritas dan mampu besikap adil (Basic Fairness and Integrity), berdedikasi (Dedication to The Organization’s Interest), rendah hati (Reasonable Humility), profesional (Professional Poise), memiliki empati (Empathy), taat aturan (Role Consistency), sikap ingin tahu (Curiosity), sikap kritis (Critical Attitude),waspada (Alertness), tangguh (Persistence), semangat (Energy), percaya diri (Self Confidence), berani (Courage), mampu memberikan pertimbangan (Ability to Make Sound Judgement). Mengakhiri PKS pada hari itu, inspektur mengharapkan bahwa dalam menjalankan peran-peran tersebut, aparat Inspektorat Kabupaten Banjar untuk tidak henti-hentinya terus memperluas pengetahuan dan wawasannya, mealtih ketrampilan dan dan lebih penting membangun sikap yang lebih baik.