EVALUASI KESIAPAN LK AKRUAL

 photo EVALUASI PERSIAPAN AKRUAL_zpserf0wir9.gif
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka pemerintah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual. Dalam pasal 12 dan 13 UU Nomor 1 tahun 2004 dinyatakan bahwa pendapatan dan belanja dalam APBN/D dicatat menggunakan basis akrual. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual juga menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan. Penerapan SAP berbasis akrual diharapkan menjadi motivasi meningkatkan transparansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semua daerah harus segera mengambil langkah strategis dalam bentuk penyiapan regulasi, penyiapan SDM, dan penyesuaian aplikasi.

Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Akuntansi berbasis akrual merupakan international best practice dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip New Public Management (NPM) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Jenis laporan keuangan basis akrual akan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, sehingga terdapat penambahan tiga laporan keuangan, yaitu laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah disebutkan dalam pasal 10 ayat 2 Permendagri Nomor 64/2010 bahwa penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Untuk maksud tersebut, Inspektorat Kabupaten Banjar melakukan evaluasi atas kesiapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menyusun Laporan Keuangannya dengan basis Akrual. Hal ini merupakan tindak lanjut dari telah ditetapkannya Peraturan Bupati Banjar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Banjar dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Banjar dan Sistem Informasi Keuangan yang telah dibangun. 

Demikian disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Banjar mengawali paparan hasil evaluasi kesiapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar berbasis Akrual yang disampaikan oleh Siswati, SE dan Masyhudi, S.Kom dari Inspektorat Kabupaten Banjar dan Dra. Agustina selaku Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar. Dari hasil evaluasi tersebut ditemukan bahwa seluruh SKPD dalam proses menyusun Restatement (penyajian kembali) khususnya untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca pada Laporan Keuangan Tahun 2014 yang sebelumnya berbasis kas menjadi basis Akrual. Restatement wajib untuk dilaksanakan pada penyajian laporan keuangan berbasis akrual pada tahun pertama untuk memenuhi prinsip keterbandingan antar laporan keuangan.

Selain itu, ditemukan pula bahwa penyusunan restatement melalui sistem informasi yang ada membutuhkan waktu yang cukup lama khususnya bagi SKPD yang mengelola aset sangat besar dan beragam seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman serta Rumah Sakit dalam meng-input aset aset mereka. Hal ini dikarenakan SKPD harus menyesuaikan kode rekening dan kode barang dalam sistem informasi ketika akan disajikan dalam LRA dan neraca. Hal lain yang perlu menjadi perhatian bagi BPKAD khususnya bidang akuntansi adalah landasan hukum untuk periode penyusutan aset yang belum secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Bupati tentang Kebijakan Umum Akuntansi Pemrintah Kabupaten Banjar. 

Secara umum, hasil evaluasi kesiapan penyajian Laporan Keuangan baik oleh SKPD maupun Pemerintah Kabupaten Banjar menunjukan komitmen yang baik dari para stakeholder, adanya kelemahan masih bisa diperbaiki dengan semaksimal mungkin memanfaatkan waktu yang tersisa. Kepada BPKAD Kabupaten Banjar, Inspektur merekomendasikan agar BPKAD memperjelas kembali atas landasan hukum berkaitan dengan kebijakan periode penyusutan aset dan mensosialisasikan kepada SKPD. Dan juga, dalam membuat formulasi untuk perhitungan penyusutan perlu diperhatikan kapitalisasi dari belanja modal pemeliharaan aset yang belum terakomodasi dalam formula yang tersedia.